Daftar Harga Baru Rumah Subsidi

    Rizkie Fauzian - 24 Juni 2019 12:00 WIB
    Daftar Harga Baru Rumah Subsidi
    Harga jual rumah subsidi. (Dok: Kementerian PUPR)
    Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah menandatangani aturan baru terkait batas harga jual rumah subsidi. 

    Dalam aturan tersebut disebutkan harga jual rumah paling tinggi (maksimal) yang dikelompokkan berdasarkan wilayah.

    Aturan tersebut merupakan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi. 

    Berikut ini daftar harga baru rumah subsidi per wilayah.

    1. Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) tahun 2019 seharga Rp140 juta, dan 2020 senilai Rp150,5 juta. 

    2. Sumatera (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) tahun 2019 seharga Rp140 juta, dan 2020 sebesar Rp150,5 juta. 

    3. Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada 2019 sebesar Rp153 juta dan 2020 sebesar Rp164,5 juta

    4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp146 juta pada 2019, dan 2020 sebesar Rp156,5 juta.

    5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2019 sebesar Rp158 juta dan 2020 senilai Rp168 juta

    6. Papua dan Papua Barat tahun 2019 sebesar Rp212 juta dan 2020 senilai Rp219 juta.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan pembagian wilayah tersebut bertujuan untuk menjaga agar daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal sesuai wilayahnya tetap terjangkau. 

    "Ada beberapa faktor yang mendorong agar disesuaikan dengan wilayah, di antaranya harga tanah, kenaikan harga bahan bangunan, termasuk upah pekerja, sehingga dibagi menjadi beberapa wilayah," kata Eko Djoeli Heripoerwanto.

    Lebih lanjut mengenai aturan lainnya yang dibahas dalam Kepmen tersebut, yaitu:

    1. Rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada Diktum (keputusan) pertama merupakan rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

    2. Pengaturan batasan harga jual rumah sejahtera tapak yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama dinyatakan tetap berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

    3. Dengan berlakunya Kepmen PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019, Kepmen PUPR sebelumnya atau Kepmen PUPR  Nomor 1126/KPTS/M/2018 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id