Penyerapan Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Capai 48%

    Rizkie Fauzian - 01 September 2020 12:57 WIB
    Penyerapan Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Capai 48%
    Realisasi belanja Kementerian PUPR hingga akhir Agustus 48,13 persen. Foto: MI/Panca Syurkani
    Jakarta: Realisasi belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga akhir Agustus tercatat Rp41,17 triliun atau 48,13 persen dari pagu 2020 sebesar Rp85,70 triliun.

    Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat tambahan pagu sebesar Rp1,67 triliun untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Program Prioritas Nasional Rp188 miliar, pengembangan food estate di Kalteng, dan kawasan industri sebesar Rp125 miliar.

    Selain itu terdapat tambahan pagu dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Surat Berharga Syariah Negara  (SBSN) sebesar Rp84,02 triliun.

    "Hingga akhir Agustus, penyerapan keuangan Kementerian PUPR sebesar 48,13 persen atau senilai Rp41,17 triliun dari total pagu TA 2020 sebesar Rp85,70 triliun. Sementara untuk progres fisik mencapai 48,15 persen," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 September 2020.

    Sedangkan khusus untuk program Padat Karya Tunai (PKT) sebesar Rp12,32 triliun dengan target penerima manfaat sebesar 638.990 orang. Hingga 29 Agustus 2020, realisasi PKT telah mencapai Rp7,16 triliun atau sekitar 58,14 persen dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 402.449 orang atau sekitar 62,98 persen.

    Selain itu Menteri Basuki melaporkan prognosis penyerapan keuangan terhadap DIPA Kementerian PUPR 2020 sebesar Rp83,62 triliun atau 97,58 persen dari keseluruhan pagu Rp85,70 triliun.

    Perkiraan sisa anggaran sebesar Rp2,08 triliun atau 2,42 persen terdiri atas belanja pegawai, sisa pinjaman, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang tidak bisa diserap.

    Anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp85,70 triliun tersebut dialokasikan sesuai prioritas belanja untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp28,5 triliun, konektivitas sebesar Rp29,6 triliun, permukiman sebesar Rp16,7 triliun, perumahan sebesar Rp7,9 triliun, SIBB, BK, PI sebesar Rp2,9 triliun.

    Belanja anggaran Kementerian PUPR juga diharapkan dapat berkontribusi langsung pada percepatan penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemi covid-19, seperti mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat.

    Salah satu program yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah melalui Program Padat Karya Tunai (cash for work) yang dilaksanakan di 23.392 lokasi di seluruh Indonesia.

    (KIE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id