Wabah Korona

    Kementerian PUPR Larang Pegawai Dinas Luar Negeri

    Rizkie Fauzian - 17 Maret 2020 15:16 WIB
    Kementerian PUPR Larang Pegawai Dinas Luar Negeri
    Pegawai Kementerian PUPR saat menggelar bimbingan teknis dan evaluasi kinerja tim publikasi. Foto: Kementerian PUPR
    Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengizinkan pegawai bekerja dari rumah atau work from home (WFH) demi meminimalisir penyebaran dan penanganan dampak virus korona (covid-19). Kebijakan tersebut berlaku mulai 17-31 Maret 2020.  

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 04/SE/M/2020 tentang penanganan penyebaran virus korona di lingkungan Kementerian PUPR. Kebijakan ini juga dilatarbelakangi pencegahan, meminimalisir penyebaran virus korona, serta melindungi pegawai.
     
    "Surat edaran ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Maret 2020 dan/atau terbitnya kebijakan lebih lanjut dari pimpinan Kementerian PUPR," sebut surat yang ditandatangani Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Selasa, 17 Maret 2020.

    Bekerja dari rumah merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan, menyelesaikan output, koordinasi, meeting, dan tugas lainnya dari tempat tinggal pegawai. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator melaksanakan tugas sebagaimana biasa di kantor.

    Sementara itu, pejabat pengawas, fungsional, dan pelaksana mendapat penugasan sesuai dengan ketentuan penugasan dalam skema WFH. Penugasan pegawai pada setiap unit disesuaikan dengan jenis fungsi layanannya.

    Pegawai yang mendapat penugasan WFH harus tetap berada di tempat tinggalnya, kecuali terdapat kepentingan mendesak untuk meninggalkan rumah, pegawai harus melapor kepada atasan langsung. Pegawai juga diminta untuk melaporkan hasil kerja sesuai rencana yang disepakati.

    Kementerian PUPR juga mengeluarkan larangan perjalanan dinas ke luar negeri, sedangkan dinas dalam negeri dibatasi untuk yang sangat penting dan mendesak. Bagi pegawai yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas harus mengetahui protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah.

    Untuk penyelenggaraan pelatihan, seminar, lokakarya, dan rapat tetap akan dilaksanakan dengan mencermati perkembangan penyebaran virus korona di area tersebut. Misalnya mengubah pembelajaran jarak jauh (e-learning).

    Untuk pelatihan, seminar, lokakarya yang diikuti banya peserta akan dijadwalkan ulang. Untuk rapat yang harus dihadiri pegawai, maka bisa dilakukan melalui sarana teleconference atau video conference dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi atau media elektronik.

    Apabila sifatnya sangat mendesak harus diselenggarakan rapat atau kegiatan lainnya di kantor, maka harus memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (social distance). Pimpinan unit kerja agar menentukan prioritas penyelenggaraan pelatihan, seminar, lokakarya, hingga rapat.

    Pengaturan sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik secara tatap muka sedapat mungkin dialihkan kepada layanan online.



    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id