Penyusunan PP Bank Tanah Dikebut

    Rizkie Fauzian - 13 Oktober 2020 10:57 WIB
    Penyusunan PP Bank Tanah Dikebut
    Pemerintah kebut penyusunan PP Bank Tanah . Foto: Shutterstock
    Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait Bank Tanah.

    "PP dari seluruh Undang-Undang Cipta Kerja ini ditargetkan akan selesai dalam waktu tiga bulan. Tapi, akan kita kebut, mudah-mudahan akan jauh lebih cepat selesai," kata Menteri ATR Sofyan A. Djalil dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 Oktober 2020.

    Kementerian ATR saat ini sedang menyusun draft Peraturan Pelaksanaan UU CK. Pembahasannya melibatkan pemangku kepentingan untuk mengetahui apa yang menjadi concern mereka.

    "Sebab ini tidak ada yang ditutup-tutupi karena tujuan UU ini adalah supaya pemerintah lebih efektif mengelola negeri ini dengan cara mengurangi regulasi," ungkapnya.

    Bank Tanah merupakan institusi Pemerintah Republik Indonesia, yang akan dipimpin oleh sebuah komite, yakni Komite Bank Tanah. Komite ini dipimpin oleh tiga orang menteri dengan Menteri ATR sebagai ketuanya.

    "Kedua menteri nantinya akan ditunjuk oleh Presiden. Lalu, ada dewan pengawas. Dewan Pengawas terdiri dari perwakilan dari pemerintah serta profesional," jelasnya.

    Perwakilan pemerintah ditunjuk oleh pemerintah sendiri, sedangkan dari profesional akan dicari orang-orang yang mengerti pertanahan lalu akan diajukan oleh DPR RI untuk disetujui.

    "Setelah itu ada direksi, yang diangkat oleh Presiden. Institusinya ini akan powerfull, maka dari itu pemimpinnya tidak hanya Menteri ATR, tetapi ada dua menteri lain, yang fungsinya sebagai check and balance, dalam mengambil keputusan," ungkapnya.

    Selain itu, dewan pengawas, fungsinya untuk mengawasi. Jangan sampai nanti bank tanah ini tidak ada yang mengawasi, isinya terdiri dari birokrat serta independen. Lalu, ada direksi.

    Sofyan menjelaskan Bank Tanah merupakan land manager yang sebenarnya sudah diterapkan Singapura. Ia menjelaskan bahwa dahulu pemerintah Singapura juga tidak punya tanah, namun berkat bank tanah, pemerintah mereka mengelola banyak tanah.

    "Bank Tanah kita, juga akan berkembang. Ke depan akan ada kantor-kantor, mungkin akan berbarengan di Kantor Pertanahan, namun dengan fungsi yang berbeda, yakni land manager serta land regulator," katanya.

    Dirinya tidak memungkiri bahwa awalnya Bank Tanah merupakan institusi kecil, namun dengan gerak yang cepat. "Dalam tahun 2020 ini, sudah dapat berdiri. Kemudian jika ada satu atau dua bidang tanah yang dapat kita kelola, pada 2021 kita sudah for scale dan punya beberapa kantor di daerah," kata Sofyan A. Djalil.

    Kebijakan bank tanah merupakan suatu penegasan bahwa tanah berfungsi sosial dan itu dapat dijamin oleh negara. Bank Tanah bukanlah suatu lembaga yang mengadopsi sistem Hindia Belanda, yakni domein verklaaring.

    "Ada yang mengatakan bahwa Bank Tanah akan menghidupkan kembali domein verklaaring, itu tidak benar sama sekali. Domein verklaaring adalah deklarasi negara di mana tanah yang tidak dikuasai atau tidak bisa ditunjukkan hak miliknya akan diklaim sebagai tanah negara, sementara bank tanah akan mengelola tanah-tanah terlantar dan ini kemudian diredistribusikan. Jadi, konsepnya beda," ujarnya.

    (KIE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id