Memacu Properti via Sinergi Tata Aturan

    Media Indonesia - 18 Februari 2020 13:25 WIB
    Memacu Properti via Sinergi Tata Aturan
    Ilustrasi. Foto: dok MI.
    Jakarta: Keinginan pemerintah untuk membabat habis berbagai hambatan investasi dalam instrumen omnibus law, salah satunya berdampak ke sektor properti. Asosiasi Real Estat Indonesia (REI) menilai hal itu akan menjadi stimulus bagi sektor properti di Indonesia.

    Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Informasi dan Telekomunikasi Digital Bambang Eka Jaya mengungkapkan secara garis besar omnibus law memang akan membantu para pengembang, terutama dalam kaitan perizinan di daerah.

    Namun, Bambang mengungkapkan izin tersebut tidak serta-merta hilang atau dihapuskan begitu saja oleh pemerintah. Lebih tepatnya disinergikan sebagai arahan dari pusat untuk acuan utama bagi daerah.

    "Perizinan prinsipnya tidak dihapuskan, tetapi secara global ada arahan yang sifatnya nasional. Dalam pelaksanaannya, pemda tetap dapat melakukan persetujuan atau menolak dan melakukan pengawasan. Spiritnya ada perencanaan yang terpadu secara nasional dan jelas acuannya," ungkap Bambang saat dihubungi.

    Begitu juga izin lingkungan seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), acuannya akan bersifat nasional dan tidak per daerah, yang mengakibatkan munculnya aturan yang beragam. Dalam pelaksanaannya, pemerintah provinsi hingga daerah tingkat II dapat membantu pelaksanaannya dengan kewenangan pengawasan.

    "Kadang ada beberapa pemda yang menambahkan aturan dan ketentuan serta retribusi yang kadang memberatkan pengembang," terang Bambang.

    Dengan adanya omnibus law, akan membuat suatu perubahan, bila dilaksanakan dengan benar. Salah satunya akan membuat kewenangan daerah menjadi sedikit berkurang. Bambang pun tidak heran dengan banyaknya reaksi yang menentang sebab dari 1.600 pasal, hampir 1.000 pasal menyangkut bidang perizinan.

    Lebih lanjut, Bambang menerangkan untuk usulan REI dalam bidang properti belum ada yang masuk omnibus law lapangan kerja, di antaranya soal hunian berimbang yang dilakukan di seluruh Indonesia dengan kerja sama antarpengembang, serta prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di kawasan permukiman skala besar.

    "Rencananya baru akan dibahas Kamis, 20 Februari 2020 ini. Tentu ada beberapa poin seperti soal izin lingkungan karena diintegrasikan ke Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) yang dalam draf omnibus law-nya menyebutkan bila pemda tidak perdakan RDTR, nanti pemerintah pusat yang jadikan sebagai aturan," papar Bambang.

    Ia menyebut usulan nantinya tidak hanya terbatas soal aturan membangun, tetapi juga terkait dengan perpajakan, operasional pengelolaan properti, kepastian kepemilikan asing, dan berbagai isu lainnya.

    Terlepas dari hasil akhir omnibus law nantinya, Bambang meyakini bahwa bila aturan tersebut disahkan, dampaknya tentu tidak akan instan dan butuh waktu. Dampaknya baru akan berjalan secara bertahap dan perlu dimonitor pelaksanaannya secara ketat oleh semua stakeholder.

    Senada dengan REI, pengamat properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, juga menilai omnibus law memiliki semangat untuk menyederhanakan perizinan agar ada sinkronisasi antara pusat dan daerah.

    "Pada dasarnya ini akan membuat bisnis properti lebih bergairah," terang Ali.

    Namun, ia juga menilai bisnis properti bukan hanya soal UU dan kebijakan. Terdapat banyak variabel lain yang memengaruhi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga.
    Oleh sebab itu, menurutnya, omnibus law tidak dapat langsung membuat bisnis properti bangkit, tapi lebih kepada pendorong dan bukan sebagai pemicu.

    Selain itu, ia menilai omnibus law juga tidak akan berjalan baik tanpa pengawasan. Meski telah dilakukan penyederhanaan perizinan, pelaksanaan pengawasan di lapangan menjadi kunci untuk memberantas praktik uang siluman yang merugikan kemudahan berusaha.

    Pemerintah Optimistis

    Dalam kesempatan berbeda, Wakil Presiden Ma'ruf Amin optimistis omnibus law dapat mendorong sektor properti.

    "Dengan UU ini, diharapkan perizinan, termasuk di dalamnya izin membangun perumahan, dapat menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah," tutur Ma'ruf.

    Selain itu, pemerintah juga terus mendorong instansi yang memberikan perizinan untuk mengembangkan digitalisasi perizinan secara daring. Digitalisasi perizinan daring itu secara bertahap akan diintegrasikan ke dalam sebuah sistem online single submission (OSS).

    "Hal ini kami harapkan dapat meminimalisasikan potensi timbulnya pungli akibat banyaknya proses tatap muka yang terjadi dalam perizinan," ujar Ma'ruf.


    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id