profile
 
    Hadi Poernomo

    Hadi Poernomo

    Pejabat

    Tanggal lahir : 21 April 1947
    Tempat lahir  : Pamekasan

    Senin 21 April 2014 Hadi Purnomo mengumbar senyum di depan para wartawan. Ia mendapat ucapan perpisahan dari para pewarta karena masuk masa purna tugas sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 21 April juga kebetulan tanggal lahirnya.

     

    Sore harinya, nama Hadi kembali jadi perbincangan hangat. Ketua KPK Abraham Samad menetapkan Hadi sebagai tersangka kasus korupsi.

     

    Hadi terjerat kasus pajak terkait permohonan pajak yang diajukan Bank Central Asia atau BCA. Kasus itu terjadi ketika ia menjabat Direktur Jenderal Pajak periode 2002-2004. Ia diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA.

     

    Setelah meninggalkan posisi Dirjen Pajak, Hadi diangkat menjadi ketua BPK pada 21 Oktober 2009. Sebelumnya, ia menjabat Kepala Bidang Ekonomi di Dewan Analisis Strategis Badan Intelijen Negara (BIN).

     

    Hadi yang luluskan Institut Ilmu Keuangan Jurusan Akutansi Departemen Keuangan, 1973, merintis karier sebagai pegawai negeri di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak,pada 1965. Ia kemudian menjadi auditor di Kantor Pajak Perusahaan Swasta, Jakarta 1969. Lalu menjadi auditor di Bidang Pemeriksaan di Kantor Wilayah Pajak Jakarta 1973.

     

    Di penghujung 1990-an ia merupakan Kepala Sub Direktorat Penyidikan Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta.

     

    Pada 2009, ia diduga telah membuat akta bertanggal mundur atas sejumlah tanah miliknya. Besar kemungkinan praktek ini dilakukan untuk “mengamankan” transaksi pembelian aset yang kini menjadi harta kekayaannya.

     

    Pada Selasa 26 Mei 2015, hakim tunggal praperadilan Haswandi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo atas penetapannya sebagai tersangka dan penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

     

    Hakim mengabulkan permohonan Hadi Poernomo untuk sebagian terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyidikan, penyitaan dan pengeledahan yang dilakukan KPK.

     

    Putusan tersebut praktis menolak seluruh eksepsi KPK. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya mengenai penetapan tersangka Hadi Poernomo yang dilakukan secara bersamaan dengan terbitnya sprindik KPK pada 21 April 2014.

     

    Menurut penilaian hakim, sesuai dengan Pasal 46 dan Pasal 38 UU KPK, penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyidikan. Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa saksi dan barang bukti. Sementara dalam penyelidikan dan penyidikan Hadi, KPK dianggap tak melakukan itu. Mengacu pada UU tersebut, hakim menegaskan penetapan tersangka yang dilakukan KPK pada Hadi tidak sah dan bertentangan dengan UU.

     

    Hakim juga mengabulkan permohonan Hadi Poernomo mengenai tidak sahnya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK karena penyelidik dan penyidik KPK bukan berasal dari institusi Polri maupun Kejaksaan sesuai Pasal 39 ayat 3 UU KPK.

     

    Terkait permohonan Hadi Poernomo yang menyatakan bahwa keberatan pajak bukanlah perkara pidana dan bukan wilayah kewenangan KPK untuk mengadili karena tidak merugikan keuangan negara, ditolak hakim. Hakim berpendapat, permohonan tersebut telah memasuki pokok perkara.

     

    Dalam putusan tersebut hakim berpegang pada putusan MK No 21 Tahun 2014 mengenai perluasan objek praperadilan yang termuat dalam Pasal 77 KUHAP dimana penetapan sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan, dan permohonan ganti rugi masuk objek praperadilan.

     

    Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan berita terkini dari Medcom.id

    Notifikasi dapat dimatikan kapanpun dari pengaturan browser

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id