profile
 
    Denny Indrayana

    Denny Indrayana

    Pejabat

    Tempat lahir: Kotabaru, Kalimantan Selatan.

    Tanggal lahir: 11 Desember 1972.

    Ia merupakan pejabat Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada era pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Secara resmi, pria berusia 42 tahun ini menjabat Wamenkumham pada 19 Oktober 2011 hingga masa jabatannya berakhir pada medio Oktober 2014, saat Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla mengambil alih kekuasaan pemerintahan RI.

     

    Denny juga dikenal sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada. Dia pun merupakan salah satu pendiri Indonesian Court Monitoring dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sejak September 2008, Denny menjadi Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

     

    Ia menyelesaikan studi sarjana hukumnya di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, sebelum melanjutkan program master dari Universitas Minnesotta, Amerika Serikat, dan program doktor dari Universitas Melbourne, Australia.

     

    Denny pun memiliki rekam jejak sebagai tokoh yang amat kritis terhadap masalah korupsi dan mafia hukum. Denny menulis empat buku terkait isu hukum tata negara dan korupsi, yaitu: Amandemen UUD 1945 antara Mitos dan Pembongkaran; Indonesian Constitutional Reform 1999-2002; Negara Antara Ada dan Tiada; dan Negeri Para Mafioso.

     

    Ironisnya, kini Denny menjadi sorotan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan payment gateway di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Bareskrim Mabes Polri telah menjadwalkan pemeriksaan Denny terkait kasus tersebut pada Selasa 24 Maret 2015. Ini merupakan panggilan yang kedua terhadap Denny untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam upaya penyidikan kasus tersebut.

     

    Denny menolak memberikan keterangan saat pemeriksaan pertama karena meminta didampingi oleh kuasa hukumnya pada Kamis 12 Maret 2015.

     

    Denny dilaporkan oleh Andi Syamsul pada 10 Februari lalu karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi payment gateway di Kemenkumham saat masih menjabat sebagai Wamenkumham. Dia dilaporkan dengan pasal 2 jo Pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

     

    Dugaan kasus korupsi payment gateway yang menyeret nama Denny ini disebut-sebut merugikan negara hingga Rp32 miliar. Polisi pun telah memeriksa puluhan saksi terkait kasus ini.

    Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan berita terkini dari Medcom.id

    Notifikasi dapat dimatikan kapanpun dari pengaturan browser

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id