4 Alasan Pilkada Serentak Tetap Digelar di Tengah Wabah

    ant - 22 Juni 2020 13:42 WIB
    4 Alasan Pilkada Serentak Tetap Digelar di Tengah Wabah
    ilustrasi Medcom.id
    Jakarta: Rapat alot antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR sebulan terakhir akhirnya membuahkan hasil. Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak sepakat diselenggarakan tahun ini, yakni pada 9 Desember 2020. Atau molor sekitar tiga bulan dari jadwal.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara menjelaskan empat alasan kenapa pilkada yang melibatkan 270 daerah itu harus bergulir tahun ini. Salah satu alasan utamanya adalah mewabahnya virus korona (covid-19).

    1. Melaksanakan UU

    Anggota KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan KPU sebelumnya sempat menunda pelaksanaan tahapan pilkada pada Maret lalu. Penundaan akibat pandemi virus korona (covid-19).

    Namun setelah penundaan, Peraturan Pemerintah Pengganti UU Pilkada Nomor 2 Tahun 2020 diterbitkan pemerintah sebagai landasan hukum menggelar kembali pesta demokrasi tingkat daerah itu.

    "Yang pertama KPU tentu melaksanakan amanat peraturan yang berlaku," kata Dewa, di Jakarta, Minggu, 22 Juni 2020.

    2. Tidak ada yang bisa memastikan kapan covid-19 berakhir

    Alasan selanjutnya, kata Dewa, yakni tak ada yang bisa memastikan kapan pandemi covid-19 berakhir. Pemerintah dan DPR kemudian sepakat pemungutan suara pilkada serentak dilaksanakan 9 Desember 2020. 

    KPU juga berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Saran gugus tugas, pilkada bisa tetap dilanjutkan asalkan dilaksanakan sesuai standar keamanan protokol kesehatan.

    "Pilkada dilanjutkan sesuai keputusan bersama pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu. Untuk rekomendasi dari gugus tugas, surat yang disampaikan dijelaskan pilkada bisa dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan," kata Dewa.

    3. Hak konstitusional

    Alasan ketiga, kata Dewa, yakni mengenai hak konstitusional memilih dan dipilih. Saban lima tahun, harus ada pergantian kepemimpinan.

    "Ketika kami memutuskan menunda pilkada, kita berharap bisa dilanjutkan setelah covid-19 berakhir. Namun, seiring waktu, WHO menyampaikan kesimpulan dan pandangannya bahwa pandemi global ini tidak akan mungkin berakhir dalam waktu singkat. Covid-19 tidak akan hilang," kata anggota KPU, Viryan Aziz.

    4. Tata kelola anggaran

    Alasan lainnya menyangkut dana pilkada. Jika pilkada ditunda melewati tahun atau pada 2021, maka anggaran yang telah dicairkan pada 2020 ini akan terbuang sia-sia karena lewat tahun anggaran. Sementara, yang telah dicairkan sudah mencapai Rp4,1 triliun.

    "Ini yang harus dipikirkan (jika menunda ke tahun berikutnya)," ujar Dewa.



    (ALB)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id