Peraturan KPU Harus Adaptif di Tengah Pandemi

    Media Indonesia - 17 September 2020 07:27 WIB
    Peraturan KPU Harus Adaptif di Tengah Pandemi
    Peserta menggambar mural bertema sosialisasi Pilkada Serentak 2020 di Nanggalo, Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 29 Agustus 2020. Foto: Antara/Iggoy el Fitra
    Jakarta: Pengamat hukum tata negara Universitas Sebelas Maret, Agus Riewanto, mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus membuat peraturan yang adaptif. Pasalnya, Pemilihan Kepala Daerah (Pildaka) 2020 berlangsung di tengah pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan kampanye bakal berbeda.

    "Menurut saya PKPU (peraturan KPU) harus didesain sedemikian rupa bagaimana caranya menghindari penumpukan atau pertemuan massa," ujar Agus saat dihubungi dari Jakarta, Rabu, 16 September 2020.

    Menurut dia, kampanye Pilkada 2020 bakal sulit karena pendukung pasangan calon akan menunjukkan fanatismenya. Ia menyarankan kampanye difokuskan dalam sarana daring. Kalau pun memang ada pertemuan, harus dibatasi jumlah peserta dan menerapkan protokol kesehatan.

    "Detail-detail begitu harus diatur KPU agar pilkada tidak menjadi kluster baru penularan covid-19," jelas dia.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menyarankan pilkada serentak ditunda sampai ada kepastian terkait antivirus covid-19. Ia menilai kampanye daring tidak akan berjalan efektif.

    "Kampanye online, kampanye daring, enggak ada yang bisa karena daerah enggak ada internet. Digital marketing enggak efektif," ujar Pangi.
     

    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id