Landasan Hukum Penundaan Pelantikan Kepala Daerah Abai Protokol Kesehatan

    Indriyani Astuti - 08 September 2020 09:42 WIB
    Landasan Hukum Penundaan Pelantikan Kepala Daerah Abai Protokol Kesehatan
    Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik/MI/Rommy Pujianto
    Jakarta: DirekturJenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menjelaskan landasan hukum untuk sanksi kepada kepala daerah, atau wakil kepala daerah terpilih yang terbukti melanggar selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Salah satunya, abai menerapkan protokol kesehatan.

    Aturan yang bisa digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Aturan itu menjelaskan berbagai sanksi bagi kepala daerah yang melanggar undang-undang.

    "Terkait penundaan pelantikan, kita juga bisa gunakan PP No.12 /2017. Bahkan jika memang ini (penundaan pelantikan) pilihan politik yang harus dilaksanakan, bisa kita siapkan peraturan Menteri Dalam Negeri terkait hal ini," ujar Akmal ketika dihubungi, Selasa, 8 September 2020.

    Kemendagri bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengevaluasi penyelenggaraan pendaftaran bakal calon kepala daerah Pilkada 2020 yang diwarnai sejumlah pelanggaran penerapan protokol kesehatan.
     

    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id