Politik Uang dan Identitas Diprediksi Tetap Menghantui Pilkada 2020

    Kautsar Widya Prabowo - 25 Juni 2020 15:54 WIB
    Politik Uang dan Identitas Diprediksi Tetap Menghantui Pilkada 2020
    Ilustrasi politik uang. Medcom.id/M Rizal
    Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahunan Indonesia (LIPI) menilai persoalan politik uang dan politik identitas akan kembali muncul dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Pengawas pemilu harus mencegah kedua persoalan agar tak terjadi secara masif.

    "Kebebasan dalam menyampaikan (suara) pemilu tercederai oleh politik uang dan politik identitas, ini akan menghantui pilkada," ujar peneliti bidang perkembangan politik nasional LIPI, Lucky Sandra Amalia, dalam diskusi virtual, Kamis, 25 Juni 2020.

    Sandra menilai regulasi yang diterapkan dalam memberantas politik uang belum efektif. Lantaran penerima dan pemberi politik uang dapat dijerat dengan hukuman pidana.  

    "Misalnya saya penerima, saya tidak akan melaporkan, lebih baik saya diam, supaya dua-duanya aman," tuturnya.

    Persoalan politik uang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Beleid juga mengatur sanksi bagi pidana pemilu.

    Baca: KPU Minta Kesadaran Masyarakat Mematuhi Protokol Kesehatan

    Pasal 187A ayat (1) menyebut, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Ditambah denda paling sedikit Rp200 juta hingga maksimal Rp1 miliar.

    Pasal 187A ayat (2) menyatakan, ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    "Kalau tidak melapor tidak akan pernah selesai, mungkin bisa diatur dalam PKPU supaya kemudian dicegah praktik politik uang," jelasnya.

    Ia menyarankan penyelenggara pemilu merumuskan formula baru dalam menanggulangi praktik politik uang. Berkaca pada pemilu sebelumnya, beberapa kasus politik uang tidak dapat naik status ke ranah pidana karena tidak cukup bukti.

    "Ada orang yang lapor diberi uang Rp10 ribu, tapi uangnya sudah habis dibelikan (barang). Nah itu enggak bisa dinaikkan (ke pidana). Pengawas pemilu harus mencarikan formula politik uang," imbuhnya.



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id