Diduga Melanggar Kode Etik, Muhammad Cs Diadukan ke MK DKPP

    Achmad Zulfikar Fazli - 13 April 2021 07:08 WIB
    Diduga Melanggar Kode Etik, Muhammad Cs Diadukan ke MK DKPP
    Perwakilan dari Masyarakat Pemerhati Pemilu dan Demokrasi Lampung menyampaikan pengaduan untuk ketua dan anggota DKPP. Dok. Istimewa



    Jakarta: Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad, serta anggota DKPP, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati dilaporkan ke Majelis Kehormatan (MK) DKPP. Muhammad dan ketiga koleganya diduga melanggar kode etik sebagai karena mengeluarkan putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019, pada 10 Maret 2020.

    Putusan ini menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada enam anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Kemudia, memberhentikan Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota KPU.






    "Jadi keempat anggota DKPP ini, tidak patuh terhadap aturan yang mereka buat terkait syarat kuorum. Dalam putusan tersebut, diputuskan 4 anggota DKPP, sementara aturan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, rapat pleno harus dihadiri paling sedikit 5 anggota," ujar perwakilan dari Masyarakat Pemerhati Pemilu dan Demokrasi Lampung, Vitman Surya Rizal, saat menyampaikan pengaduan ke Kantor DKPP,  Jakarta, Senin, 12 April 2021.

    Vitman mengatakan pihaknya menemukan fakta pada Januari 2020, Muhammad yang kala itu menjabat plt. ketua DKPP menerbitkan Surat Keputusan DKPP Nomor 04 Tahun 2020. Surat keputusan itu menetapkan rapat pleno anggota DKPP dapat dihadiri paling sedikit 4 orang.

    Menurut Vitman, ketentuan itu bertentangan dengan peraturan DKPP yang secara posisi hukum lebih tinggi dari surat keputusan. Dia juga menilai surat keputusan itu sangat sarat kepentingan dan tindakan melampaui batas kewenangan.

    "Secara formil substansial bertentangan dengan peraturan yang mereka atur sendiri," ujar Vitman.

    Sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 4 Tahun 2017, pihaknya meminta agar dibentuk Majelis Kehormatan independen untuk memeriksa Muhammad, Alfitra, Ida, dan Teguh. Majelis Kehormatan independen juga diminta memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap keempat orang itu sebagai anggota DKPP.

    “Dalam aduan kami juga menyampaikan pendapat para ahli pemilu dan hukum, seperti Prof. Ramlan Surbakti, Prof. Eddy Hiariej, Prof. Topo Santoso, Titi Anggraini dan lain-lain yang pernah menyampaikan perilaku melampaui kewenangan bahkan cenderung abuse of power yang dilakukan oleh keempat anggota DKPP tersebut,” ujar Vitman.

    Baca: Pengawas Pemilu Diminta Tak Takut Digugat

    Masyarakat Pemerhati Pemilu dan Demokrasi Lampung juga mengadukan Muhammad ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Eks Ketua Bawaslu itu diduga melanggar kode etik sebagai aparatur sipil negara.

    Muhammad berprofesi sebagai pengajar di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Muhammad diduga melanggar Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

    “Ketua DKPP diduga masih aktif mengajar atau menjalankan profesinya sebagai pengajar di Universitas Hasanuddin, padahal yang bersangkutan merupakan pejabat negara,” ujar perwakilan dari Masyarakat Pemerhati Pemilu dan Demokrasi Lampung Wido Zuwika.

    Dalam aduannya ke KASN, Wido menjelaskan Muhammad diduga tidak berhenti sementara sebagai ASN, meski menjadi penyelenggara pemilu.

    "Padahal, sebagai ASN yang sedang menjabat sebagai penyelenggara pemilu seharusnya dia berhenti sementara," tegas Wido. 

    Merujuk pada Pasal 279 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, seharusnya Muhammad tidak diberikan penghasilan sebagai ASN sejak dilantik sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga non struktural.

    "Tujuan kami mengadukan ke KASN adalah agar dugaan Ketua DKPP Muhammad belum berhenti sementara dari ASN diselidiki. Hal ini penting memastikan penyelenggara pemilu bekerja dengan penuh waktu dan mencegah tidak terjadi konflik kepentingan," ujar dia.

    Wido mengatakan aduan ke KASN sudah disampaikan pada 4 April 2021. Namun, sampai sekarang aduan tersebut belum diproses KASN.

    Pihaknya menyambangi kantor KASN untuk meminta penjelasan atas aduannya. “Pihak KASN menyatakan akan segera memproses aduan kami tersebut, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada sikap resmi dari KASN terkait pelanggaran etika pejabat negara ini,” kata dia.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id