Pemerintah dan DPR Optimistis Pilkada Aman dari Covid-19

    Cahya Mulyana, Media Indonesia.com - 24 November 2020 06:43 WIB
    Pemerintah dan DPR Optimistis Pilkada Aman dari Covid-19
    Menko Polhukam Mahfud MD/MI/Susanto
    Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 berjalan relatif baik. Masa kampanye masih terkendali meski ditemukan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan.

    "Itu pun (pelanggaran protokol kesehatan) yang kecil-kecil, misalnya lupa pakai masker, jumlah di ruangan lebih dua orang, dan sebagainya," kata Mahfud usai memimpin rapat kordinasi analisa dan evaluasi tahapan Pilkada Serentak di Kantor Kemenko Polhukam, Senin, 23 November 2020.

    Mahfud menjelaskan sejumlah kasus pelanggaran protokol kesehatan yang ditemukan saat ini sudah diproses. Ada 16 kasus pelanggaran protokol kesehatan yang masuk ranah pidana khusus.

    "Itu sekarang dalam proses penyidikan dan sudah dalam proses peradilan juga. Jadi jangan bilang bahwa tidak ada tindakan. Semua sudah ditindak, ada yang melanggar protokol, ada yang diperingatkan langsung berubah, kemudian ada yang diproses pidana dan sebagainya," kata dia.

    Dia mengingatkan pasangan calon dan juga tim kampanye tertib dalam menjalankan protokol kesehatan. Jika melanggar, sanksi yang diberikan bisa berupa diskualifikasi.

    "Jangan main-main kepada paslon dan tim kampanyenya, karena kalau melakukan pelanggaran protokol kesehatan kami tindak, seperti yang lain, bahkan sampai diskualifikasi, tergantung pada kapasitas pelanggarannya," ujar Mahfud.

    Baca: Mahfud: Pelaksanaan Pilkada Harus Kondusif

    Mahfud juga meminta masyarakat mendukung pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. "Kita juga mohon agar masyarakat diberi pemahaman, agar berpartisipasi di dalam pilkada, karena lima tahun pemimpin akan ditentukan oleh pilihan mereka sendiri," tegas Mahfud.

    Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan berdasarkan pantauan Komisi II di lapangan dan laporan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 Pusat menunjukkan bahwa tingkat penyebaran virus korona bisa diantisipasi.

    "Tentu ini hasil kerja keras dan konsistensi dari Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) yang dari awal memutuskan pilkada 9 Desember 2020 dan menjamin bisa meminimalisir penyebaran covid-19 dengan cara berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu dan semua para kepala daerah tanpa terkecuali," kata dia.

    Potensi penyebaran dan penularan covid-19 dapat dicegah melalui koordinasi intensif terintegrasi antara pemerintah, penyelenggara, peserta pilkada, Satgas covid-19, dan polri. Penambahan anggaran alat pelindung diri (APD) untuk pilkada juga diyakini dapat menambah optimistis agenda nasional aman dari virus yang pertama kali menjangkiti Wuhan, Tiongkok, tersebut.

    "Juga instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar tegas dan konsekuen untuk penyelenggaraan pilkada ini dapat berjalan sehat dan nyaman dengan keharusan menjalankan kewajiban protokol kesehatan," kata Junimart.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id