Diduga Menebar Ujaran Kebencian, Risma Dilaporkan ke Polda Jatim

    Syaikhul Hadi - 28 Oktober 2020 11:27 WIB
    Diduga Menebar Ujaran Kebencian, Risma Dilaporkan ke Polda Jatim
    Foto: Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini/Ant_Eric Ireng (Catur Irawan)
    Surabaya: Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dilaporkan ke Polda Jawa Timur atas dugaan ujaran kebencian dan pembohongan publik. Risma diduga melakukan tindak pidana itu dalam acara kampanye bertajuk "Roadshow Online Berenerji" pada Minggu, 18 Oktober 2020. 

    Bukan hanya Risma, Kepala BPB dan Linmas Surabaya yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Irvan Widyanto juga ikut dilaporkan. Irvan diduga melakukan pembohongan publik dengan mengatakan kampanye Risma sudah mendapat izin Gubernur Jatim Khofiah Indar Prawansa. 

    "Yang fatal kebohongan publik, Risma mengatakan Eri sebagai anaknya, ini kata kuncinya, semuanya sudah tahu hubungan Risma dan Eri," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Jawa Timur, Abdul Malik, di Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu, 28 Oktober 2020. 

    Dia menerangkan, Risma melakukan pembohongan dengan mengaku Eri Cahyadi sebagai anaknya. Bukan hanya itu, Risma menuduh kalau bukan Eri yang menang dalam Pilwali Surabaya 2020, Kota Surabaya yang sudah dibangunnya selama 10 tahun akan hancur lebur. 

    "Hal itu diduga mengandung provokasi. Kita minta pemilu jujur dan adil, bukan menjudge kalau bukan Eri yang terpilih Surabaya akan hancur lebur," tambahnya. 

    Menurutnya, Risma harus melakukan taubat nasuha. Supaya bisa memberi contoh yang baik kepada rakyatnya. 

    Baca: Relawan Khofifah dan LSM Laporkan Risma ke Bawaslu

    Sedangkan Irvan, kata Malik, sebagai kepala dinas telah asal bicara. Seharusnya, jika memang Risma sudah mendapatkan izin cuti kampanye, surat izin dari gubernur ditunjukkan. Buktinya, kini Irvan tidak dapat menunjukkan bukti.

    "Saya sudah komunikasi dengan Pemprov jatim, izin cuti kampanye Risma untuk November, bukan Oktober. Juga, izin itu juga ditembuskan ke KPU paling lambat tiga hari sebelum acara, bukan surat permohonan izinnya, saya tahu aturan hukumnya," bebernya.  

    Malik mengaku heran dengan kapasitas Irvan menyampaikan klarifikasi izin Risma. Seharusnya, tugas itu dilakukan oleh Humas Pemkot Surabaya. 

    Laporan ke Polda Jatim disertai dengan bukti. Mulai dari rekaman video Risma saat kampanye via daring, sampai link berita yang memuat pernyataan Irvan.

    "Saya laporkan karena punya bukti, dia bicara bohong," tegasnya.

    Baca: Risma Diklaim Telah Ajukan Cuti Kampanye

    Malik mengaku sengaja melapor ke Polda Jatim, lantaran yakin jika melapor ke Bawaslu Surabaya, maka Risma dan Irvan tidak akan datang untuk memberikan keterangan.

    "Kalau di kepolisian ada aturan hukumnya, jika sekali dua kali enggak datang, itu bisa dilakukan jemput paksa, biar nanti peristiwa hukumnya tampak," tegasnya.

    Malik yakin laporannya ke Polda Jatim akan diproses karena sudah ada contoh hukum nyata. Yakni  Kepala Desa (Kades) Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Suhartono divonis bersalah hanya karena mengacungkan dua jari saat Sandiaga Uno lewat.

    "Itu acaranya di tempat lain, sementara Risma sudah jelas, dia ada di acara itu. Saya minta diporses biar hukum sama didepan masyarakat," tukasnya.

    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id