Sejumlah Paslon Disebut Sudah Kampanye dengan Menerapkan Protokol Kesehatan

    Indriyani Astuti - 14 Oktober 2020 03:34 WIB
    Sejumlah Paslon Disebut Sudah Kampanye dengan Menerapkan Protokol Kesehatan
    Ilustrasi Pilkada 2020. Medcom.id
    Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut sejumlah pasangan calon (paslon) kepala daerah telah menerapkan protokol kesehatan selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Paslon diminta terus mengampanyekan soal pencegahan covid-19 (korona).

    "Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh paslon yang melakukan sosialisasi pendisiplinan masyarakat dan penanganan penularan covid-19 dengan menggunakan alat penunjang protokol kesehatan sebagai bahan kampanye," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 Oktober 20

    Alat penunjang kampanye untuk mendukung pengendalian pandemi covid-19 yang dimaksud antara lain masker, hand sanitizer, sabun, dan sebagainya. Kemendagri berharap visi-misi kampanye yang disampaikan pasangan calon pada debat publik mengangkat tema tentang strategi perlawanan terhadap pandemi covid-19.

    Benni mengungkapkan paslon yang sudah menggunakan alat peraga penanganan covid-19 sebagai bahan kampanye di antaranya, paslon Calon Gubernur (cagub) dan Calon Wakil Gubernur (cawagub) Provinsi Sulawesi Utara, Olly Dondokambey-Steven Kandouw dan Christiany E. Paruntu-Sehan Salim Landjar.

    Paslon Cagub dan Cawagub Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Rusdy Mastura-Ma’mun Amir; paslon Cagub dan Cawagub Provinsi Kalimantan Tengah Sugianto Sabran–Edy Pratowo; paslon Cagub dan Cawagub Provinsi Kepulauan Riau Soerya Respationon-Imam Sutiawan.

    Paslon Wali Kota dan Wakil Wali kota Depok Afifah Alia-Pradi Supriatna; paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa; paslon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Nyoman Sedana Arta-I Wayan Diar; paslon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Malaganni Kr Kio.  

    Selanjutnya paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryati Rahayu,  paslon Bupati dan Wakil Bupati Sragen Yuni–Suroto N; paslon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Chamdi Mayang-Tomy Ishak; paslon  Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Andrei Angouw-Richard Sualang. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Joune Ganda-Kevin William Lotulong; dan paslon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Sompie Singal-Joppi Lengkong juga sudah menggunakan alat peraga penanganan covid-19.

    "Ini adalah momentum bagi paslon untuk menunjukkan dirinya sebagai calon pemimpin yang memiliki tanggung jawab dalam pengananan pandemi covid-19," tutur Benni.

    Dia menyebut tahapan kampanye sudah berjalan 17 hari. Paslon masih bisa memanfaatkan untuk menyampaikan program strategis serta sosialisasi pendisiplinan masyarakat dalam penanganan penularan covid-19.

    Benni mengingatkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020. PKPU mengatur protokol kesehatan pencegahan covid-19 pada pilkada, termasuk saat kampanye dengan mengutamakan kampanye melalui media sosial dan media dalam jaringan.

    Kampanye tatap muka diperbolehkan dengan syarat ketat. Syarat antara lain peserta kampanye dibatasi maksimal 50 orang, menerapkan protokol kesehatan. Kampanye wajib mematuhi protokol kesehatan dan peserta menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer).

    Ketidaksetaraan

    Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Valina Singka berharap paslon menggunakan kampanye daring di tengah pandemi. Namun, metode kampanye daring hanya bisa menjangkau mereka yang punya akses terhadap informasi.

    Hal ini menciptakan ketidaksetaraan terutama terhadap kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas.

    "Menurut saya tidak mudah (kampanye virtual) di tengah keterbatasan informasi yang diperoleh oleh pemilih sehingga menurut saya bisa dilakukan kombinasi (daring dan tatap muka) sesuai ketentuan," ucap Valina.

    Meski begitu, kampanye tatap muka juga berisiko besar penularan meski maksimal dihadiri 50 orang. Sebab, bila terjadi pelanggaran, Bawaslu hanya bisa memberikan sanksi berupa peringatan.

    "Ini sesuatu yang dilematis. Pilkada di tengah pandemi covid-19," tutur dia.

    (REN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id