KPU Minta Bantuan Pemda Mencukupi Kebutuhan APD

    Kautsar Widya Prabowo - 25 Juni 2020 01:17 WIB
    KPU Minta Bantuan Pemda Mencukupi Kebutuhan APD
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Pemerintah daerah (pemda) penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) diminta membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencukupi kebutuhan alat pelindung diri (APD). Sebab, anggaran untuk melengkapi petugas pemilihan umum (pemilu) dengan APD tidak kunjung cair.

    Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bantuan dari pemda menjadi cara cepat memenuhi kebutuhan APD di tengah tahapan pilkada yang sudah berjalan. Sedangkan penggunaan APBN dan APBD membutuhkan proses yang panjang.

    "Pemda yang juga menjadi gugus tugas dapat menghibahkan APD," ujar Arief dalam diskusi virtual Dialektika Media Indonesia bertajuk 'Pilkada Serentak 2020 Realistikah?', Rabu, 24 Juni 2020.

    Menurut Arief, kendala saat ini tidak semua pemda penyelenggara pilkada memiliki ketersedian APD yang mencukupi. Meskipun Arief meyakini kebutuhan APD untuk melindungi petugas pemungutan suara (PPS) dalam menjalani tahap verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan tidak banyak.

    "Masing-masing PPS ada petugas atau komisioner tiga orang ditambah sekretariat. Sebetulnya kebutuhannya enggak banyak, tapi kalau enggak ada repot juga," kata dia.

    Baca: Bantuan Covid-19 Tak Boleh Sampai 'Ditunggangi' Petahana

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu revisi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2021. Dokumen revisi anggaran tersebut masih disiapkan oleh KPU.

    Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan bendahara negara baru bisa menyalurkan tambahan anggaran setelah dokumen tersebut diterima.

    "Lagi disiapkan oleh KPU untuk revisi anggarannya. Setelah itu baru KPU realisasikannya," kata Askolani kepada Medcom.id di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020.

    Sebelumnya, Kemenkeu menyetujui pengajuan penambahan anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp4,7 triliun. Pencairan anggaran tersebut dibagi dalam tiga tahap.

    Tahap pertama akan dicairkan Rp1,024 triliun pada Juni 2020. Tahap kedua, Rp3,28 triliun pada Agustus 2020. Kemudian, tahap tiga Rp457 miliar diminta dicairkan pada Oktober 2020.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id