Hakim MK Nilai Dalil KIPP Balikpapan Bias

Jakarta: Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menilai dalil yang disampaikan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kota Balikpapan bias. KIPP merupakan pemohon dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Divisi Advokasi KIPP Balikpapan Zulkifli menyebut kemenangan pasangan calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz, akibat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan tidak bekerja secara optimal. Sehingga, sejumlah masyarakat memilih golput.



"Menurut pemohon selisih suara, (disebabkan) termohon tidak optimal melakukan sosialisasi," ujar Zulkifli dalam sidang PHPU pilkada yang disiarkan secara virtual, Selasa, 26 Januari 2021. 

Hakim Arief mempertanyakan jumlah masyarakat yang menggunakan hak suarannya. Zulkfili memperkirakan jumlah pemilih di Pilkada Kota Balikpapan sebesar 60 persen.

"Sebesar 60 persen itu terbagi yang mulia, ada yang memilih pihak terkait dan kotak kosong," jelas Zulkifli.

Namun, Hakim Arief menilai dalil yang disampikan KIPP rancu. Dia menilai kemenangan Rahmad dan Thohari selaku pihak terkait belum tentu disebabkan tindakan KPU yang tidak optimal dalam menyosialisasikan pelaksanaan pilkada.

"Lah kalau begitu (menang pihak terkait) kita tidak tahu (benar akibat KPU tidak optimal dalam sosialisasi atau tidak). Jadi itu namanya dali-dalil yang bisa bias," ujar Arief. 

Baca: Daftar 35 Gugatan Pilkada yang Dihadapi KPU Hari Ini

Dalam sengketa PHPU ini, KIPP Balikpapan juga mendalilkan adanya kampanye melalui media sosial dari akun yang tak terdaftar atau tidak mendaftarkan diri ke KPU. Kemudian, pemantau tidak diberi hak berbicara saat pleno tingkat kecamatan.

(AZF)