"Kegembiraan demokrasi di masyarakat berkurang karena pandemi covid-19. Pandemi ini harus menuntut kita untuk bersabar mencari cara terbaik untuk mengatasinya," ujar Hinca di Jakarta, Minggu, 25 Oktober 2020.
BERITA TERKAIT
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendorong setiap pasangan calon (paslon) di 270 daerah peserta Pilkada 2020 melaksanakan kampanye secara daring. Hal itu dilakukan untuk meminimalisasi risiko penularan covid-19 selama tahapan kampanye pilkada. Hinca mengapresiasi dorongan itu.
"Demokrasi ini memang harus dijalankan meskipun ada pandemi namun kita juga tidak bisa mengabaikan pandemi. Sehingga kami Demokrat cenderung memilih fokus untuk mengatasi penanganan covid-19 di parlemen," ujar Hinca.
Sementara itu, politisi NasDem Saan Mustopa menjelaskan indeks demokrasi cenderung mengalami penurunan. Penyebabnya, pemerintah fokus menghadapi pandemi covid-19. Fokus pemerintah terbagi untuk menjaga ekonomi, penanganan pandemi, dan menjaga demokrasi dengan tetap melaksanakan pilkada serentak 2020.
"Pemerintah harus kita pahami sedang mengalami posisi yang sulit. Pilihannya dengan cara menjaga stabilitas politik yang berimbas pada pelaksanaan demorkasi," ungkapnya.
Meski demikian, dia meengatakan pelaksanaan Pilkada 2020 tidak bisa ditunda. Menurutnya, setiap negara demokrasi membutuhkan kepastian kapan pilkada dilakukan dibandingkan diundur hingga menimbulkan ketidakpastian dan berdampak pada pemerintahan. Pilkada sudah pasti digelar 9 Desember 2020 dengan catatan utama yakni jaminan keselamatan masyarakat.
"Ketaatan dan kepatuhan soal prosedur protokol kesehatan covid-19 ini menjadi penting terutama terkait dengan penegakan hukum," ujar Saan.
Saan menjelaskan saat ini dibutuhkan tindakan tegas baik dari aparat maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak setiap paslon yang tidak mematuhi protokol kesehatan covid-19. Mayoritas masyrakat mengingikan paslon pelanggar dapat diskualifikasi.
"Sudah ada paslon yang didiskualifikasi meskipun prosesnya belum selesai. Terlebih kepada paslon yang sudah berulang kali melanggar dan sengaja," ujar Saan.
Selain itu, kualitas pelaksanaan pilkada juga diharapkan tidak berkurang. Hal ini berkaitan erat dengan kualitas demokrasi terutama tingkat partisipasi pemilih.
"Tingkat partisipasi pemilih harus dijaga agar tidak rendah," jelasnya.
(ADN)
