Kemendagri Singgung Pemda Terkait Netralitas ASN Hingga Protokol Kesehatan

    Yogi Bayu Aji - 23 Oktober 2020 23:08 WIB
    Kemendagri Singgung Pemda Terkait Netralitas ASN Hingga Protokol Kesehatan
    Warga yang tergabung dalam Masyarakat Pendukung Demokrasi beraksi unjuk rasa di Gladak, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 5 Agustus 2020. Foto: Antara/Mohammad Ayudha
    Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyinggung masalah netralitas aparatur sipil negara (ASN) hingga dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 kepada pemerintah daerah (pemda). Pesta demokrasi tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi covid-19

    Masalah ini dibahas pada webinar sinkronisasi peraturan perundang-undangan bidang otda, Kamis, 22 Oktober 2020. Acara diikuti kepala biro hukum pemerintahan provinsi dan kepala bagian hukum pemerintahan kabupaten/kota se-Indonesia. 

    “Kita telah buat skema antara Kemendagri, BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo) dalam hal PPK (pejabat pembina kepegawaian) tidak menindaklanjuti hukuman yang telah dijatuhkan kepada ASN yang melanggar netralitas," kata pelaksana tugas Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Ditjen Otda Cheka Virgowansyah dalam keterangan tertulis, Jumat, 23 Oktober 2020.

    Menurut dia, Menpan, Komisi ASN (KASN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), BKN, dan Kemendagri berkomitmen mengawasi netralitas ASN. Untuk efektivitas pengendalian covid-19 di tengah Pilkada 2020, instrumen kebijakan/hukum di tingkat pemerintah daerah juga diperlukan.

    Cheka mengingatkan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Kemendagri diminta menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada pemda dengan memberikan pedoman teknis dan pendampingan dalam menyusun instrumen hukum protokol kesehatan.

    Baca: Penyintas Baru Sadar Pentingnya 3M Setelah Terjangkit Covid-19

    Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda Andi Bataralifu menekankan dukungan pemerintah daerah, terutama yang menyelenggarakan pilkada serentak, amat diperlukan dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan. Hal ini demi suksesnya pilkada di tengah pandemi. 

    “Tahapan pilkada menjadi perhatian dan komitmen bersama sehingga dapat berjalan dengan baik. Pemetaan setiap tahapan sangat penting untuk mengantisipsi berkumpulnya orang dalam jumlah banyak. KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu telah mengeluarkan peraturan untuk mengantisipasi pelaksanaan tahapan akan berkumpulnya massa, misalnya dalam tahapan kampanye dan pemungutan suara,” jelas Andi Bataralifu.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id