Pilkada 2020 Langkah Konstitusional dan Proporsional

    M Sholahadhin Azhar - 29 Juni 2020 21:54 WIB
    Pilkada 2020 Langkah Konstitusional dan Proporsional
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 pada Desember 2020 dianggap sesuai aturan. Selain itu, pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah wabah merupakan kesepakatan bersama.

    "Keputusan persetujuan bersama Pemerintah, DPR, dan KPU untuk menyelenggarakan Pilkada 9 Desember 2020 secara menyeluruh adalah langkah yang konstitusional dan proporsional dengan mempertimbangan keamanan protokol kesehatan covid-19," kata pakar hukum tata negara dari Universitas Pancasila, Muhammad Rullyandi, di Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.

    Dia merespons pernyataan mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah. Menurut Rully, kritik Djohermansyah atas Pilkada 2020 sangat subjektif. Misalnya terkait pelaksanaan pesta demokrasi di tengah wabah yang dianggap melanggar UU Pemilu.

    Rully mengatakan pemerintah, DPR, dan penyelenggara sepakat mengedepankan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Artinya, ada upaya untuk menjamin keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

    "Pemerintah, DPR, dan Komisi Pemiluhan Umum (KPU) memutuskan menyelamatkan keberlangsungan demokrasi dengan komitmen yang tinggi," kata dia.

    Menurut Rully, keputusan melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020 sesuai konstitusi. Pelaksanan pilkada di tengah pandemi disebut telah mempertimbangkan berbagai alasan subjektif dan objektif.

    Pilkada di tengah pandemi, kata dia, sebagai ukuran keseriusan pemerintah dan kesiapan penyelenggara pemilu. KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) punya andil besar menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.

    "Meskipun situasi saat ini negara kita belum pernah terjadi keadaan pandemi sejak tahun 1945 Indonesia merdeka," kata Rully.

    Baca: 'Jurus' Bawaslu Tekan Potensi Kerawanan Pilkada 2020

    Jangan sampai pandemi menghambat keberlangsungan Pilkada 2020. Sebab ke depan akan ada masalah akibat hal ini. Mengingat ada potensi ancaman ketidakpastian hukum akibat kekosongan jabatan kepala daerah.

    Menurut Rully, dipilihnya kepala daerah definitif akan memperkuat suatu daerah. Yakni menjamin keberlangsungan pemerintah daerah yang efektif dan efisien.

    "Yang mana ini diperlukan saat mengambil keputusan strategis. Termasuk keputusan dalam penanggulangan covid," ujar Rully.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id