Lamanya Pengesahan PKPU Jadi Preseden Buruk

    Kautsar Widya Prabowo - 22 Juni 2020 08:24 WIB
    Lamanya Pengesahan PKPU Jadi Preseden Buruk
    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
    Jakarta: Kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 akan diukur melalui tahap verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan. Tahapan tersebut akan berlangsung pada Rabu, 24 Juni 2020.

    Ironisnya, Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur pelaksanaan pilkada di masa bencana nonalam covid-19 tak kunjung diundangkan. Padahal, payung hukum itu mengatur protokol kesehatan untuk petugas pemilu.

    "Suatu preseden buruk karena hingga beberapa hari menjelang dimulainya verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Peraturan KPU belum disahkan," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini kepada Medcom.id, Senin, 22 Juni 2020.

    Titi menyakini pengesahan peraturan yang terbilang mepet akan menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Kesiapan dan kapasitas petugas pemilu menyelenggarakan tahapan-tahapan pilkada di tengah pandemi covid-19 akan diragukan.

    Padahal, terang dia, salah satu asas penyelenggaraan pilkada ialah kepastian hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (PDKPP) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

    Pasal 6 pada aturan tersevut berbunyi, berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Kalau regulasinya saja belum siap, lantas jajaran penyelenggara dan para pemangku kepentingan pilkada harus merujuk kepada aturan main yang mana?" ujar dia.

    Baca: Kemenkumham Diminta Merespons Cepat Konsultasi PKPU

    Menurut Titi, kondisi tersebut akan berdampak domino terhadap kesiapan penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkada. Hal itu akan semakin membuat masyarakat ragu pilkada bisa terselenggara dengan aman dan tak akan mengganggu kesehatan pihak-pihak yang terlibat.

    "Apabila persiapan dan pelatihannya sangat mepet, sangat besar kemungkinan eksekusinya di lapangan tidak akan maksimal," ujar dia.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id