Respons KPU Usai MK Tolak 100 Perkara Sengketa Pilkada

    Kautsar Widya Prabowo - 18 Februari 2021 09:10 WIB
    Respons KPU Usai MK Tolak 100 Perkara Sengketa Pilkada
    Ilustrasi Gedung Komisi Pemilihan Umum. Medcom/Faisal Abdalla
    Jakarta: Mahkamah Konstitusi menolak 100 perkara gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi mengatakan penolakan ini bukti jajaran penyelenggara pemilu di daerah berhasil mematahkan semua dalil-dalil pemohon.

    "(Ini) sebagai salah satu pertanggungjawaban (KPU) terhadap publik atas penyelenggaraan tahapan pilkada," ujar Dewa Raka kepada Medcom.id, Kamis, 18 Februari 2021.

    Sebanyak 100 perkara yang ditolak tersebut dibagi menjadi tiga persidangan. Sidang pertama dimulai dengan 33 perkara pada Senin, 15 Februari 2021.

    Baca: Sengketa Pilkada Tangsel Ditolak MK

    MK kembali melanjutkan persidangan dengan 30 perkara pada Selasa, 16 Februari 2021. Kemudian, MK menyidangkan 37 perkara pada Rabu, 17 Februari 2021.

    Dari hasil sidang itu, MK memutuskan 90 perkara tidak dapat diterima dan dua perkara gugur. Selain itu, dua perkara diputuskan MK tidak berwenang mengadili dan enam perkara ditarik kembali.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id