Risma Dilaporkan ke Bawaslu Lagi

    Antara - 24 Oktober 2020 10:47 WIB
    Risma Dilaporkan ke Bawaslu Lagi
    Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini -- MI/M Irfan

    Senada, Praktisi Hukum Indra Priangkasa mengatakan, Risma bukan hanya melanggar izin kampanye, tetapi juga diduga menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam PKPU 11 pasal 71 ayat 1, 2, dan 3. Penyebabnya adalah karena di antara peserta yang ikut siaran zoom itu adalah UMKM binaan Pemkot Surabaya.

    "Di situ ada UMKM binaan, saya melihatnya Risma ingin menagih utang budi, karena ada ajakan Risma memenangkan paslon Eri-Armuji," ujarnya.

    Indra menegaskan pelanggar Pasal 71 ayat 3 mendapatkan sanksi pidana jika memenuhi unsur. Dia menerangkan, yang dilakukan Risma unsurnya sudah terpenuhi, yakni sebagai kepala daerah, ada program yang dilakukan enam bulan dari penetapan, ada yang diuntungkan dan dirugikan.

    "Ini domain Bawaslu, maka pidana itu menjadi rekomendasi Bawaslu. Bawalsu harus menindak lanjuti, tidak boleh abai. Selama ada bukti kongkret dengan beberapa pertimbangan tentu bawaslu tidak semudah itu mengatakan tidak ada pelanggaran," katanya.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Irvan Widyanto. sebelumnya memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah mengajukan izin cuti kampanye saat menggelar kegiatan bertema "Roadshow Online Berenerji" pada, Minggu, 18 Oktober 2020. 

    Baca: Relawan Khofifah dan LSM Laporkan Risma ke Bawaslu

    "Jadi, kegiatan kampanye Ibu Wali Kota sudah sesuai dengan prosedur dan sudah ada penjelasan tertulis dari Pemprov Jatim. Makanya tidak benar jika Ibu Wali Kota melanggar aturan. Karena beliau telah melalui prosedur dan aturan yang ada. Apalagi kampanye yang dilakukan Ibu Wali Kota pada 18 Oktober 2020 tersebut adalah hari libur," kata Irvan.

    Diketahui Pilkada Surabaya 2020 diikuti pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. Paslon nomor urut 1 tersebut diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PSI. Selain itu mereka juga mendapatkan tambahan kekuatan dari enam partai politik non parlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda.

    Sedangkan pasangan Machfud Arifin-Mujiaman dengan nomor urut 2 diusung koalisi delapan partai yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat dan Partai NasDem serta didukung partai non-parlemen yakni Partai Perindo.

    (LDS)
    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All




    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id