Protokol Kesehatan Tidak Jamin Pilkada Bebas Covid-19

    Anggi Tondi Martaon - 16 September 2020 04:41 WIB
    Protokol Kesehatan Tidak Jamin Pilkada Bebas Covid-19
    Warga berjalan di depan mural Pemilu 2020 di kawasan Jati Raya, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 28 Agustus 2020. Foto: Antara/Umarul Faruq
    Jakarta: Protokol kesehatan menjadi salah satu alasan utama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dilanjutkan di tengah pandemi virus korona. Namun, ketentuan ini tidak menjamin pesta demokrasi di 270 daerah bebas dari ancaman covid-19.

    "Tidak cukup (hanya protokol kesehatan). Kan sudah terbukti," kata kata peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay kepada Medcom.id, Selasa, 15 September 2020.

    Salah satu bukti yang dimaksud Hadar yaitu bakal pasangan calon (paslon) kepala daerah terpapar virus korona. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan 60 bakal calon kepala daerah positif terjangkit virus korona.

    Komisioner KPU periode 2012-2017 itu menyebutkan alasan tidak terjaminnya tahapan pilkada terbebas dari paparan virus korona karena pemerintah masih berpatokan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pilkada 2020 masih mengakomodasi pertemuan langsung meski terbatas.

    "Sekarang diatur 50 orang, 100 orang, atau separuh dari kapasitas, dan segala macam. Siapa yang menjamin ketika ada penyanyi panggung memang 50 orang saja yang duduk di situ," ungkap dia.
     

    Halaman Selanjutnya
    Menurut dia, regulasi saat ini…
    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id