• DONASI PALU/DONGGALA :
    Tanggal 17 OKT 2018 - RP 41.348.051.099

  • Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) A/n Yayasan Media Group

  • Salurkan Donasi Anda: (Mandiri - 117.0000.99.77.00) A/n Yayasan Media Group

  • Salurkan Donasi Anda: (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Calon Kepala Daerah Berstatus Tersangka Tetap Bisa Berkampanye

Deny Irwanto - 11 Februari 2018 17:28 wib
Ilustrasi surat suara/Medcom.id
Ilustrasi surat suara/Medcom.id

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan pasangan calon (paslon) kepala daerah terlibat kasus atau terkena operasi tangkap tangan (OTT) tetap bisa melanjutkan proses pemilihan. Anggota Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan proses pemilihan bisa terus dilakukan sebelum adanya putusan resmi pengadilan.

"Buat kami pasangan calon yang sudah di-OTT itu tetap menjadi pasangan calon, karena tidak bisa diganti, karena belum ada pidana yang kemudian menetapkan secara tetap, hukum secara tetap, belum inkrah karena dia baru tersangka, jadi enggak boleh mundur," kata Ilham di kawasan Guntur, Jakarta Selatan, Minggu, 11 Februari 2018.

Memurut Ilham, paslon yang terlibat kasus harus menuntaskan proses hingga masa pemilihan dilakukan. Bahkan, lanjut Ilham, calon kepala daerah bisa saja tetap dilantik meski berstatus tersangka.

"Selama masih proses, masih bisa nyalon, boleh. Bahkan ketika dia menang dan dilantik kemudian dia dinyatakan salah, tinggal diganti posisi dia oleh wakilnya. Penetapan tersangka enggak ngaruh, enggak menghentikan," ucap Ilham.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan selama masa Pilkada Serentak 2018 tidak ada penundaan proses hukum calon kepala daerah. Termasuk apabila si calon tersebut terkena dalam operasi tangkap tangan (OTT).

"Yang tersangka pasti jalan terus, OTT pasti masih," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat gabungan dengan DPR di ruang Pansus B, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Januari 2018.

Polisi sempat mengeluarkan surat edaran untuk penundaan proses hukum kepada calon kepala daerah, Agus memastikan di KPK aturan tersebut tak berlaku. Apalagi, KPK tidak mengenal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

"Padahal di KPK juga didalam undang-undangnya juga enggak ada SP3. Semua yang jadi tersangka KPK pasti masuk, begitu," ungkap dia.


(OJE)


BACA JUGA
BERITA LAINNYA

Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id

Bagaimana Kami Menguji

Kami menguji produk dengan subjektif karena mengutamakan pengalaman penggunaan. Meski demikian, kesimpulan yang kami ambil juga didasari sejumlah data dari perangkat lunak tertentu yang kami gunakan untuk melihat kinerja produk.

Khusus untuk menguji perangkat keras dan perangkat lunak komputer, kami menggunakan konfigurasi yang identik untuk tiap produk. Berikut komponen testbed resmi Metrotvnews.com.

Hardware

  • Prosesor: Intel Core i7-7700K, AMD Ryzen 7 1800X
  • Motherboard: ASUS Z270F STRIX Gaming, MSI X370 Gaming Pro Carbon
  • VGA: MSI GTX 1080 Gaming X, ASUS RX 480 STRIX 8GB
  • RAM: Corsair Vengeance LPX 3200MHz (2x8GB)
  • Penyimpanan: Corsair Neutron XTi 240GB
  • PSU: Corsair RM850X
  • Case: MSI DIY Case
  • Monitor: ASUS PB287Q 4K, AOC C3583FQ
  • Keyboard: Logitech G900 Chaos Spectrum, Logitech G402 Hyperion Fury
  • Mouse: Logitech G440, Logitech G240
  • Headset: Logitech G430, Logitech G633

Software

Performa dan Baterai: PCMark 8, 3DMark, Crystal Disk Mark
Gaming: The Witcher 3: Wild Hunt, Ashes of Singularity, Tom CLancy's Ghost Recon Wildlands

Kami juga menggunakan metode pengujian yang sama untuk semua gadget. Meski di pasar tersedia beragam perangkat lunak benchmarking, kami hanya memilih tiga berdasarkan reputasi mereka yang diakui secara internasional, 3DMark dan PCMark 2.0.