Dia menilai, program KSS adalah komitmen yang dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab tujuan utama kehadiran pemerintah adalah menjadi pelayan masyarakat.
"Apapun yang terjadi KSS akan saya perjuangkan. Program ini adalah komitmen saya untuk masyarakat ketika jadi gubernur, masyarakat bisa tagih saya dengan kartu ini," tegas Rusdy saat ditemui di Kota Palu, Sulteng, Rabu, 25 November 2020.
Dia memastikan keyakinannya untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat tidak akan berubah. Termasuk melalui KKS, mengingat semua pembangunan harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
"Tujuan kita pembangunan ini adalah rakyat. Soal apa yang dibangun dikatakan tidak rasional dan pembohongan itu bukan pembohongan itu program saya," ucapnya.
Baca: Unggul Debat Pilgub Sulteng, Rusdi-Ma'mun Dinilai Menguasai Persoalan
Dia menerangkan, pada tahun pertama masa kepemimpinannya bila terpilih menjadi Gubernur Sulteng, Rusdy bersama Ma'mun akan fokus untuk meningkatkan fiskal daerah dari Rp4 triliun, menjadi Rp10 triliun. Salah satunya, dengan menegakkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
Rusdy optimistis dengan bantuan dari seluruh elemen, dapat menarik hak masyarakat Sulteng dari para perusahaan pertambangan. Karena menurutnya, hal tersebut belum sempat dilakukan oleh gubernur sebelumnya.