Jaga Ketaatan Prokes dan Mutu Pilkada 2020

    Cahya Mulyana - 30 Oktober 2020 04:31 WIB
    Jaga Ketaatan Prokes dan Mutu Pilkada 2020
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi covid-19 bukan pilihan waktu yang ideal. Namun roda estafet kepemimpinan dan pembangunan 270 wilayah harus terus berputar.

    Dengan alasan tersebut kontestasi politik tingkat I dan II yang masuk tahapan kampanye mesti berjalan tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat. Ketaatan terhadap protokol kesehatan (Protkes) oleh para kandidat, partai pengusung, tim sukses, pelaksana dan pengawas, hingga pemilik hak suara menjadi keniscayaan.

    Tidak hanya itu, pilkada kali ini tidak boleh menggadaikan mutu demokrasi sekalipun dengan alasan pandemi covid-19. Prinsip yang menyertai pilkada wajib dijunjung seperti akurasi data pemilih.

    Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan sikap tegas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan jajarannya di daerah harus muncul dalam menyikapi potensi dan pelanggaran protkes. Hal ini untuk memberikan pelajaran politik kepada masyarakat.

    "Pembubaran kampanye yang melanggar ketentuan dan prasyarat protkes akan memberi pembelajaran atau edukasi politik kepada publik, tidak ada tawar menawar atau toleransi terhadap pelanggaran yang terjadi," ungkap Titi kepada Media Indonesia, Kamis, 29 Oktober 2020.

    Dengan demikian, kata Titi, kepatuhan pada protkes diharapkan tidak hanya akan muncul di antara para calon, namun juga pada pemilih. Dukungan dari media massa juga sangat penting dalam menyuarakan ketaatan sekaligus sanksi sosial bagi para pelanggarnya.

    "Juga agar bisa tersampaikan dengan luas kepada masyarakat dan bisa menjadi referensi bagi publik dalam menentukan pilihannya pada hari pemungutan suara kelak, 9 Desember," ujarnya.

    Titi mengatakan pemilih diharapkan teredukasi dengan baik, dan tidak memilih calon yang abai pada protkes. "Sebab kepatuhan pada protokol kesehatan adalah refleksi atas komitmennya dalam melindungi dan melayani masyarakat," jelasnya.

    Sejauh kampanye berlangsung sejak 26 September, Titi menilai janji politik para kandidat kepala daerah belum banyak diterima masyarakat. Belum ada interaksi dan diskursus program yang cukup kuat antara calon dan pemilih.

    Kampanye belum secara substansial membahas gagasan dan visi misi calon terkait dengan arah pembangunan daerah. "Juga soal strategi penanganan covid-19 yang akan ditawarkan oleh para calon untuk mengatasi situasi krisis akibat pandemi yang sekarang sedang kita hadapi," paparnya.
     

    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id