Gubernur Petahana Kalsel Sahbirin Diduga Lakukan Politisasi Bansos

    Kautsar Widya Prabowo - 23 Februari 2021 13:07 WIB
    Gubernur Petahana Kalsel Sahbirin Diduga Lakukan Politisasi Bansos
    Bukti politisasi bantuan sosial (bansos) beras yang dilakukan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor dan Muhidin. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
    Jakarta: Pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor dan Muhidin, diduga melakukan politisasi bantuan sosial (bansos) beras. Sebanyak tujuh ton beras yang didistribusikan ke warga telah ditempel stiker bergambar Sahbirin.

    "Ada tagline bergerak, ada foto Sahbirin Noor atau yang disebut Paman Birin dengan menggunakan baju adat Banjar warna kuning dengan penutup kepala warna hijau, hampir persis kita lihat di kotak pilkada," ujar saksi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, Denny Indrayana-Difriadi, Muhammah Yahya, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin, 22 Februari 2021.

    Kesaksiaan Yahya diketahui secara langsung. Sebab, dia dilibatkan dalam pengemasan beras yang dilakukan di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) Kalsel.

    Selain itu, Yahya menyebut kegiatan tersebut dilakukan atas perintah pimpinannya, yakni Kepala BPSBTB, Muhammad Ikhsan. Hal itu dia ketahui saat melihat istri Ikhsan melakukan panggilan video dengan suaminya yang tengah bersama Gubernur petahana Sahbirin.

    "Saat kami selesai mengemas dan saya angkut beras saya melewati video call (istri Ikhsan dan Ikhsan), (istri ihksan menerangkan) 'ini Paman (Birin), mereka masih melakukan proses menaikkan beras ke truk. Sebentar lagi saya antar ke rumah dinas (Gubernur) di Banjarmasin,'" kata dia.

    Majelis Hakim MK Suhartoyo mencoba memastikan kejadian tersebut apakah disaksikan sendiri Yahya. Sebab, Suhartoyo ragu seseorang yang berada dalam percakapan video tersebut bukan Sahbirin.

    "(Saya melihat) lewat video call dan posisi saya di atas truk. Iya (secara fokus) melihat (itu Shabirin)," kata Yahya.

    Baca: Tak Ada Putusan Sela, Sengketa Pilkada Kalsel Dipastikan Berlanjut

    Sebelumnya, sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) Kalsel di MK berlanjut. Pasalnya, tak ada putusan sela dalam perkara gugatan pasangan calon Denny Indrayana-Difriadi Darjat itu.

    "Tidak ada putusan sela, maka otomatis perkara akan berlanjut ke acara pembuktian," kata Denny Indrayana melalu keterangan tertulis, Senin, 15 Februari 2021

    Pihaknya telah memprediksi dalil termohon tak menjawab dugaan kecurangan di Pilgub Kalsel. Denny mengatakan dalil pihaknya sangat jelas, terkait administrasi dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada.

    Aturan itu melarang petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya. Terutama dalam rentang waktu 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

    "Yaitu, sejak 23 Maret 2020 sampai penetapan calon terpilih. Faktanya, petahana justru membagikan ratusan ribu paket sembako covid-19 dan tandon cuci tangan covid-19 dengan ditempeli foto, nama, dan jargon kampanye dirinya," kata Denny.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id