5 Modus Korupsi Mengembalikan Modal Politik Kepala Daerah

    Kautsar Widya Prabowo - 30 September 2020 17:17 WIB
    5 Modus Korupsi Mengembalikan Modal Politik Kepala Daerah
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengidentifikasi beragam modus tindak pidana korupsi kepala daerah. Modus ini kerap digunakan mereka dengan dalih mengembalikan modal pasca pemilihan kepala daerah (pilkada). 

    Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono menyebut setidaknya ada lima modus dalam upaya rasuah ini. Modus pertama yakni jual beli jabatan bagi jajaran pemerintah daerah. 

    "Jadi kepala dinas nilainya sekian, jadi kepala sekolah menegah pertama nilainya sekian. SMA sekian, jadi sekretaris daerah sekian, kepala dinas sekian. Saya tak ajari, tapi modus seperti itu sudah terungkap," ujar Giri dalam diskusi virtual dengan sejumlah calon kepala daerah, Rabu, 30 September 2020. 

    Modus jual beli jabatan diyakini menjadi cara cepat bagi kepala daerah untuk mendulang pundi-pundi rupiah. Sementara itu, modus yang kedua dilakukan saat merencanakan anggaran pengadaan barang dan jasa. 

    "Masuk ke korupsi barang dan jasa, kickback (suap imbalan bantuan) atau misalkan rekanan yang sudah diatur, dan sebagainya," tutur dia. 

    Modus ketiga yakni kepala daerah menyalahgunakan kewenangannya dalam perizinan mendirikan usaha pihak swasta. Giri mencontohkan suap dalam mendirikan hotel, rumah sakit, supermarket, perkebunan, tambang, dan lain-lainya. 
     

    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id