Ngotot Pilkada karena Kekosongan Jabatan Dianggap Kuno

    Anggi Tondi Martaon - 16 September 2020 05:15 WIB
    Ngotot Pilkada karena Kekosongan Jabatan Dianggap Kuno
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Alasan pemerintah tidak ingin menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 karena masa jabatan kepala daerah habis pada 2021 dikritik. Alasan ini dianggap tak sesuai dengan kondisi pandemi virus korona (covid-19) yang tengah melanda saat ini.

    "Sangat kuno. Sederhana saja respons saya. Jadi anda (pengambil kebijakan) lebih mementingkan urusan pergantian itu daripada nyawa publik?" kata peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay kepada Medcom.id, Selasa, 15 September 2020.

    Menurut dia, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pengambil kebijakan sedianya sudah merencanakan bakal ada kekosongan jabatan kepala daerah di sejumlah daerah. Pasalnya, Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan.

    Dalam UU yang kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 itu, pemilihan dilangsungkan pada November 2024. Kekosongan kepala daerah bahkan berlangsung selama dua atau satu tahun.

    "Hampir 2 tahun dan itu banyak daerah. Jadi dia (pengambil kebijakan) sudah mengaturnya di UU sekarang kok" ungkap dia.
     

    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id