Saksi Sebut Intimidasi Hingga Pemberian Amplop Terjadi di Pilkada Labusel

    Fachri Audhia Hafiez - 03 Maret 2021 04:00 WIB
    Saksi Sebut Intimidasi Hingga Pemberian Amplop Terjadi di Pilkada Labusel
    Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Medcom.id/Meilikhah



    Jakarta: Pasangan Calon (Paslon) Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) nomor urut 3 Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Di antaranya, intimidasi dan mobilasi massa.

    Hal itu diungkap saksi yang dihadirkan paslon nomor urut tiga selaku pemohon dalam sidang pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Labusel 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK). Saksi Ihwan menyebut ada upaya terorganisir yang dilakukan oleh institusi di luar penyelenggara pemilu.






    "Perusahaan melalui beberapa mandor mengajak para karyawannya di sembilan divisi untuk mendukung salah satu pasangan calon," kata Ihwan dalam persidangan yang disiarkan melalui akun YouTube MK, Selasa, 2 Maret 2021.

    Menurut Ihwan, pihak perusahaan memobilisasi dan mengintimidasi para pemilih agar memilih paslon nomor urut 2 Edimin dan Ahmad Fadli Tanjung. Ihwan menyebut ada sanksi jika tak menuruti perintah itu.

    "Apabila diketahui ada provokator-provokator di antara karyawan yang tidak mendukung pasangan calon nomor urut 2, maka mereka diberi sanksi mutasi kerja," ujar Ihwan.

    Baca: Sengketa Pilkada Nias Selatan, Saksi Singgung Pembagian Ternak Babi

    Saksi pemohon lainnya, M Efendi menjelaskan soal daftar pemilih tetap (DPT) di tempat pemungutan suara (TPS) 18 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba. Dalam DPT tersebut ternyata ada yang sudah pindah domisili, meninggal, dan berstatus narapidana.

    Efendi mengaku mengetahui informasi soal DPT tersebut di kantor desa. Sebagian pemilih dalam DPT merupakan konsumen showroom motornya.

    "Nama-nama mereka tercatat di DPT sebagai pemilih di TPS 18 Desa Torganda. Jumlahnya ada 31 orang," ujar Efendi.

    Sementara itu, paslon nomor urut 2 Edimin dan Ahmad selaku pihak terkait menghadirkan Singaraja B Samosir selaku karyawan PT Tasik Raja. Singaraja membantah PT Tasik Raja melakukan intimidasi atau menekan para karyawannya untuk memilih paslon manapun.

    Di sisi lain, Singaraja juga menjelaskan terkait pemberian amplop. Dia mengaku ada upaya pemberian uang senilai Rp5 juta jika mendukung paslon nomor urut 3.

    "Saya diundang Bapak Bupati untuk sebuah acara pada 5 Desember 2020. Saya datang ke perumahan dinas Bupati, diajak makan, berbincang-bincang. Bupati menyarankan saya untuk mendukung paslon nomor urut 3 dan diberi amplop berisi Rp5 juta," tutur Singaraja.

    Perkara PHP Labusel diajukan pasangan Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap. Perkara ini tercatat pada nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id