Penyelenggaraan Pilkada 2020 Tidak Bisa Ditawar

    Anggi Tondi Martaon - 16 September 2020 12:34 WIB
    Penyelenggaraan Pilkada 2020 Tidak Bisa Ditawar
    Ilustrasi Pilkada 2020. Medcom.id
    Jakarta: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tidak bisa ditunda. Agenda lima tahunan itu disebut sebagai jaminan roda pemerintahan daerah berjalan efektif.

    "Proses demokrasi juga harus tetap berjalan guna memastikan jalannya roda pemerintahan” kata anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse dalam keterangan tertulis, Rabu, 16 September 2020.

    Politikus Golkar itu menambahkan alasan lain tidak ada jaminan waktu pandemi berakhir. Sehingga, pesta demokrasi tingkat daerah harus dijalankan.

    "Maka mustahil menunda pilkada sampai Indonesia benar-benar dinyatakan bebas covid-19," ungkap dia.

    Selain itu, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur jabatan kepala daerah hanya lima tahun. Undang-undang tidak mengatur mekanisme pergantian kepala daerah selain pilkada.

    "Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala atau Wakil Kepala Daerah juga menegaskan bahwa pemilihan kepala atau wakil kepala daerah musti berlangsung 5 (lima) tahun sekali," papar dia.

    Zulfikar menegaskan dengan berbagai alasan itu Pilkada 2020 harus dilaksanakan. Dia menyebut saat ini yang perlu dilakukan ialah sikap adaptif.

    "Yakni menyesuaikan segala tahapan pilkada dengan protokol kesehatan," ujar dia.
     

    Halaman Selanjutnya
    Dia berharap kerja sama semua…
    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id