Bawaslu Wanti-wanti KPU Potensi Masalah Sirekap

    Kautsar Widya Prabowo - 11 November 2020 17:36 WIB
    Bawaslu Wanti-wanti KPU Potensi Masalah Sirekap
    Ketua Bawaslu Abhan. Antara/Boyke Ledy Watra
    Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewanti-wanti Komisi Pemilihan Umum (KPU)  soal penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Sejumlah permasalahan berpotensi muncul.

    Salah satunya, kemampuan panitia penyelenggara dalam mengoperasikan teknologi Sirekap. Bawaslu juga menyebut KPU harus mempertimbangkan sarana pendukung Sirekap bagi petugas lapangan.

    "Seperti internet, ponsel pintar, dan lain-lain. Dapat menyebabkan terganggunya proses penghitungan dan rekapitulasi suara," ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam diskusi virtual, Rabu, 11 November 2020.

    Abhan menyebut permasalahan tersebut telah ditemukan dalam kunjungannya ke beberapa daerah penyelenggara pilkada. Seperti di Kabupaten Mentawai, Sumatra Barat, yang belum mendapatkan jaringan internet.

    "Kalau ini (Sirekap) basisnya adalah internet, saya kira menjadi problem sendiri," jelasnya.

    Baca: KPU Diminta Matangkan Persiapan Sirekap

    Bawaslu juga menyorot sumber daya manusia (SDM) kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang diyakini belum semuanya piawai menggunakan gawai. Terlebih, tidak ada mekanisme secara jelas yang dapat memastikan semua KPPS mengunduh Sirekap.

    Abhan menyebut terbosan baru ini bertentangan dengan beberapa aturan yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengenal salinan digital. Bahkan, anggota KPPS yang tidak memberikan salinan berita acara pemungutan dan perhitungan suara dapat dikenakan sanksi pidana.

    "Kami memahami Sirekap ini artinya bahwa pengawas TPS maupun saksi peserta pilkada ini tidak akan mendapatkan salinan yang eksemplar. Tapi mendapatkan dalam bentuk digital, yang mereka terima dengan barcode dan sebagainya, nanti baru bisa mencetak sendiri," terang Abhan.

    Baca: Risiko Kegagalan Sirekap Dinilai Cukup Besar

    Abhan meminta KPU dapat mempertimbangkan secara matang penggunaan Sirekap. Meski di satu sisi Sirekap menjadi kemajuan teknologi dalam pesta demokrasi.

    "Itu yang harus dipertimbangkan betul oleh KPU. Ya kalau ini (Sirekap) akan diterapkan saya kira akan banyak hal kendala," terangnya.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id