Pengamat: Kartu Sulteng Sejahtera Ala Rusdi-Ma’mun Sesuai Hukum

    Al Abrar - 21 November 2020 20:54 WIB
    Pengamat: Kartu Sulteng Sejahtera Ala Rusdi-Ma’mun Sesuai Hukum
    Calon Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura , Dokumentasi/ istimewa
    Palu: Pakar Hukum dari Universitas Sebelas Maret, Slamet Hasan menilai program Kartu Sulteng Sejahtera Rusdi Mastura-Ma’mun Amir sesuai dengan hukum. Kartu tersebut hanya pemaparan visi, misi dan program kerja sesuai dengan Pasal 19 PKPU Nomor 4 Tahun 2017.

    Slamet menilai, contoh Kartu Sulteng Sejahtera hanya memuat rencana program. Di dalamnya hanya tertulis daftar manfaat kartu yang berkaitan dengan uang, substansinya adalah isi program kerja yang dicanangkan paslon. Tidak bisa dimaknai sebagai janji-janji pemberian uang atau materi tertentu kepada pemilih.

    “Isi Kartu Sulteng Sejahtera bukan juga dimaknai sebagai janji-janji yang mengandung politik uang, karena Kartu Sulteng Sejahtera hanya berisi rencana program,” kata Slamet.

    Slamet menambahkan, sesuai PKPU setiap paslon untuk memaparkan visi dan misinya serta program kerjanya. Oleh karena itu bentuk dan ukurannya tidak terikat dengan aturan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan PKPU Nomor 11 Tahun 2020.

    “Dan hal (pembuatan alat peraga-red) itu bahkan wajib dilakukan sesuai dengan Pasal 19 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan apabila menjadi pasangan calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan kampanye," ujar Slamet.

    Baca: Rusdy-Ma'mun Siapkan Kartu Sulteng Sejahtera

    Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Provinsi Relawan Rusdi-Ma’mun, Denny mengungkapkan, masyarakat tidak boleh hanya memilih foto dan nama. Melainkan isi pikiran dari calon pemimpin yang dikomodifikasi menjadi rencana program dan tersosialisasikan dengan baik.

    "Kita ingin memvisualisasikan program yang kita tawarkan. Alat peraga yang paling tepat adalah dalam bentuk kartu, karena setelah Rusdi-Ma’mun dilantik kelak, program pasti dilaksanakan dan akan difasilitasi dengan kartu. Masa, kita sebut kartu tapi divisualisasikan dalam bentuk pamflet? Kami tidak ingin seperti kartu keluarga, namanya kartu tapi bentuknya surat,” ujar Denny.

    Maka itu kata Denny, contoh Kartu Sulteng Sejahtera tidak bisa serta merta dibenturkan dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 pasal 23 dan pasal 26, mau pun Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 pasal 70. Terkait alat peraga, menurutnya bisa berbentuk apa saja asalkan relevan dan tidak melanggar aturan.

    “Bila ada calon gubernur menawarkan program perumahan bersubsidi, tim pemenangan bisa memeragakannya dengan maket rumah atau aplikasi android untuk simulasi menghitung cicilan. Kenapa tidak?” kata Denny mencontohkan.




    (ALB)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id