KPU Ogah Terburu-buru Sempurnakan PKPU

    Kautsar Widya Prabowo - 23 Juni 2020 07:16 WIB
    KPU Ogah Terburu-buru Sempurnakan PKPU
    Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dok. Medcom.id
    Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menekankan proses penyempurnaan Peraturan KPU (PKPU) tentang pelaksanaan pilkada saat bencana non-alam tidak dapat dilakukan tergesa-gesa. Pembahasan aturan yang mengadopsi protokol kesehatan butuh waktu.

    "Kami tidak bisa asal cepat, lalu substansi tidak diperbaiki. Tidak baik juga," ujar Komisoner KPU I Dewa Kade Wiarasa Raka Sandi kepada Medcom.id, Senin, 22 Juni 2020.

    Dewa khawatir landasan hukum pesta demokrasi daerah tidak optimal jika PKPU disusun terburu-buru. Aturan yang tidak sempurna justru berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19.

    Selain itu, setiap poin yang menjadi masukan dari DPR pada tahap konsultasi pada Senin, 22 Juni 20920, menjadi perhatian KPU. Masukan akan ditindaklanjuti dalam PKPU sebelum diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk diundangkan.

    "Jangan sampai nanti karena terburu-terburu banyak hal yang sudah diberikan masuk tidak ditindaklanjuti, justru timbul masalah di kemudian hari," jelasnya.

    KPU juga belum dapat memastikan apakah penyempurnaan PKPU dapat rampung sebelum tahap verifikasi faktual syarat dukungan persorangan pada Rabu, 24 Juni 2020. KPU telah menyiasti administrasi dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.

    SE tersebut juga telah disosialisasikan kepada KPU provinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga, penyelenggara pemilu dapat menjalankan protokol kesehataan yang diatur dalam edaran, sembari menunggu PKPU selesai disahkan.

    "Jadi aturan sudah diketahui. Jadi kami sekarang tinggal kami berporses mendorong PKPU," imbuhnya.

    Baca: PKPU Protokol Kesehatan Pilkada 2020 Disetujui

    Komisi II DPR menyetujui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait penerapan protokol kesehatan pada Pilkada 2020. Ketentuan tersebut bisa dijalankan penyelenggara pemilu di daerah.

    "Sudah disetujui semua, tidak ada masalah. Tinggal mereka jalankan saja," kata Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juni 2020.

    Sekretaris Fraksi NasDem DPR itu menyebut PKPU Penerapan Protokol Kesehatan bisa diundangkan dalam waktu dekat. Dia meyakini proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berlangsung cepat.

    "Enggak ada masalah itu, itu soal teknis saja," ujar dia



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id