KIM Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan di Tengah Euforia Pilkada

    Achmad Zulfikar Fazli - 11 November 2020 10:05 WIB
    KIM Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan di Tengah Euforia Pilkada
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memaksimalkan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menyosialisasikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi covid-19. KIM merupakan mitra strategis pemerintah sebagai motor penggerak yang mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan cerdas dalam pilkada.

    “KIM bertugas mengajak masyarakat agar tetap memperhatikan dan disiplin menerapkan protokol kesehatan meskipun tengah dalam euforia pemilihan kepala daerah. Prinsip dasar pemilihan selain memilih adalah pemilih tetap sehat,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo, Widodo Muktiyo, di Jakarta, Rabu, 11 November 2020.

    Widodo mengatakan KIM juga berperan menjaga iklim politik lokal tetap damai dengan mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan warga selama pilkada. Dia menegaskan siapa pun yang terpilih sebagai kepala daerah merupakan pilihan masyarakat dan produk dari demokrasi, sehingga harus dihargai dan diapresiasi.  

    “Pemimpin yang lahir itu adalah refleksi dari yang dipimpin, cerminan dari masyarakat. Mari kita menggunakan hak pilih kita agar mendapat pemimpin yang sesuai dengan keinginan kita. Jadilah pemilih yang cerdas, pemilih yang sehat dan pemilih yang damai,” ujarnya.

    Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengampanyekan #ingatpesanibu. Pemerintah berharap kampanye ingat pesan ibu efektif mengajak masyarakat disiplin menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

    Mengoptimalkan Media Digital

    Pemerintah mengimbau masyarakat mengoptimalkan media digital dalam seluruh kegiatan Pilkada 2020. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah mengurangi kegiatan yang berpotensi menghadirkan massa dan beralih ke penggunaan media sosial atau media digital. Misalnya, saat menggelar pengundian nomor urut pasangan calon.

    “Biasanya KPU menghadirkan paslon dan massanya, lalu (pengundian nomor urut) akan ada kemeriahan. Tetapi berkaca pada pengalaman masa pendaftaran yang banyak terjadi pelanggaran, maka kita mengatur pengundian nomor urut hanya dihadiri LO (Liaison officer)-nya,” ujar anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi.

    KPU kemudian KPU menyediakan live streaming di berbagai platform digital saat pengundian nomor urut pasangan calon. Sehingga, masyarakat di daerah setempat tetap bisa menyaksikan momen tersebut.

    Saat berkampanye, kandidat juga didorong agar mengoptimalkan berbagai fitur di platform media sosial. Praktisi media sosial, Wicaksono, mengatakan kandidar harus menentukan media sosial yang akan digunakan sebagai sarana kampanye agar konten dan khalayak yang dituju tepat.

    “Misalnya kalau mau kampanye materi yang panjang, bisa menggunakan Youtube atau Facebook. Tapi jika hanya kalimat persuasif singkat, bisa lewat Twitter atau Instagram,” ujar pemilik akun @Ndorokakung itu.

    Menurut Wicaksono, kandidat kepala daerah dan penyelenggara pemilu harus memetakan platform yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Misalnya, masyarakat di Indonesia bagian timur lebih populer menggunakan Facebook. Sedangkan masyarakat di Indonesia bagian barat lebih efektif kampanye dengan Instagram, Twitter, dan Tik Tok.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id