Bawaslu RI Mesti Segera Evaluasi Keputusan Soal Cakada Mantan Koruptor

    Theofilus Ifan Sucipto - 25 Oktober 2020 19:21 WIB
    Bawaslu RI Mesti Segera Evaluasi Keputusan Soal Cakada Mantan Koruptor
    Ilustrasi Bawaslu. Medcom.id
    Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI diminta mengevaluasi ulang seluruh keputusan Bawaslu daerah. Hal itu untuk mencegah inkonsistensi hukum dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

    “Penting bagi Bawaslu segera mengkaji serius keputusan Bawaslu daerah,” kata Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, dalam diskusi virtual, Minggu, 25 Oktober 2020.

    Inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 terjadi di Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dan Bawaslu Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), atas pencalonan mantan narapidana. Keputusan kedua Bawaslu daerah itu dikhawatirkan menjadi celah bekas koruptor yang belum tuntas menyelesaikan hukuman melaju sebagai calon kepala daerah (cakada).

    “Harus ada tindakan tegas Bawaslu menghadapi keputusan Bawaslu daerah yang melenceng,” tegas dia.

    Tindakan tegas Bawaslu tidak melanggar peraturan perundang-undangan lantaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 95 huruf h menyatakan Bawaslu berwenang mengoreksi keputusan Bawaslu provinsi atau daerah jika bertentangan dengan hukum.

    “Artinya ada ruang yang sangat baik bagi Bawaslu setelah menelaah keputusan itu dan perlu dikoreksi,” tutur Fadli.

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 mencantumkan tafsir baru soal syarat mantan terpidana mengajukan diri kembali sebagai kepala daerah. Penafsiran teranyar, calon kepala daerah yang dijatuhi hukuman pidana lima tahun atau lebih harus menjalani masa tunggu lima tahun sejak status sebagai mantan narapidana dimulai.

    Bawaslu Lampung Selatan dan Bawaslu Dompu menafsirkan putusan MK berbeda. Mantan terpidana yang telah keluar lembaga pemasyarakat (lapas) meski belum bebas murni dianggap sah mencalonkan diri.

    Keputusan lain menyatakan masa tunggu lima tahun dimulai sejak putusan inkrah. Padahal, putusan MK menyebut masa tunggu baru dimulai setelah mantan terpidana bebas murni.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id