Undang-Undang Memungkinkan Pilkada Ditunda

    Anggi Tondi Martaon - 18 September 2020 14:13 WIB
    Undang-Undang Memungkinkan Pilkada Ditunda
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 masih memungkinkan untuk ditunda. Penundaan diakomodasi di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada.

    "Apabila bencana nonalam ini (covid-19) semakin buruk, itu (Pilkada 2020) masih bisa ditunda," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati kepada Medcom.id, Jumat, 18 September 2020.

    Dia menyebutkan setidaknya ada beberapa mekanisme penundaan yang bisa dilakukan oleh pengambil kebijakan. Pertama, menunda pilkada di seluruh daerah.

    "Memang kalau mau menunda seluruh daerah harus dengan persetujuan pemerintah dan DPR," kata dia.

    Kedua, menunda pilkada di sebagian daerah. Penundaan ini diberlakukan di kabupaten/kota yang tingkat penyebaran virus korona mengkhawatirkan.

    "Bisa juga di satu kabupaten/kota hanya beberapa kelurahan atau kecamatan ditunda, di UU masih membuka opsi-opsi itu," kata suksesor Titi Anggraini itu.
     

    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id