Bapaslon Perseorangan Harus Maksimalkan Bukti Dukungan di PTUN

    Al Abrar - 15 September 2020 17:36 WIB
    Bapaslon Perseorangan Harus Maksimalkan Bukti Dukungan di PTUN
    ilustrasi Medcom.id
    Ketapang: Bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Ketapang dari jalur perseorangan, Yasir Anshari-Budi Matheus, bakal menempuh jalur hukum terkait putusan penyelenggara Pilkada Ketapang. Yasir-Budi harus memaksimalkan pembuktian dukungan dalam menghadapi sengketa pilkada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

    "Politik itu pekerjaan sepanjang hidup di masyarakat, dan tentu semua bapaslon perseorangan harus menunjukkan bukti dukungan dari publik," kata pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, Selasa, 15 September 2020.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini menegaskan semua bapaslon perseorangan yang tertahan harus memaksimalkan pembuktian dukungan. Salah satu alat pembuktian di persidangan yang dibutuhkan, yakni dukungan KTP. 

    "Sah dan diatur secara hukum, jika ada bapaslon perseorangan yang mengajukan gugatan ke PTUN dan DKPP," tegasnya.

    Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja juga mengimbau para bapaslon perseorangan yang belum memenuhi syarat di Pilkada 2020, agar tidak berputus asa. Ia menyebut, jika persidangan di Bawaslu di daerah tidak sesuai harapan pemohon, maka bisa menempuh upaya hukum di PTUN.

    "Masih banyak upaya hukum yang bisa diambil,  bisa melalui musyawarah terbuka atau persidangan," kata Rahmat Bagja. 

    Sebelumnya, Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang jalur perseorangan Yasir Anshari - Budi Matheus mengajukan permohonan pembatalan berita acara hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil perbaikan bapaslon perseorangan yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ketapang ke Bawaslu Ketapang. Namun, Bawaslu Ketapang menolak seluruh permohonan pemohon. 

    Pertengahan pekan ini, keduanya akan menempuh jalur hukum ke PTUN dan DKPP. Jika ada temuan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu Ketapang, DKPP bisa memberlakukan sanksi kepada pihak-pihak terkait.

    (ALB)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id