ICW: Pilkada Tak Langsung Belum Tentu Cegah Korupsi

    Antara - 16 Oktober 2020 05:01 WIB
    ICW: Pilkada Tak Langsung Belum Tentu Cegah Korupsi
    Warga yang tergabung dalam Masyarakat Pendukung Demokrasi beraksi unjuk rasa di Gladak, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 5 Agustus 2020. Foto: Antara/Mohammad Ayudha
    Jakarta: Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tak langsung bukan solusi ampuh mencegah korupsi. Pilkada langsung selama ini sedianya menyebabkan calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya politik tinggi sehingga rentan korupsi ketika memimpin.

    "Walaupun kita akan menyelenggarakan pilkada secara tidak langsung, kalau pilihan cara kandidat untuk menang masih menggunakan cara-cara yang ilegal, suap, mahar politik masih tetap ada, ya, tetap sama," kata Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina, Kamis, Kamis, 15 Oktober 2020.

    Menurut dia, biaya politik yang tinggi bukan satu-satunya penyebab terjadinya korupsi kepala daerah. Ada banyak faktor lain yang memengaruhi. Hal ini meliputi regulasi masih membuka ruang perilaku korupsi, cara kandidat memenangkan pilkada, dan perilaku partai yang menerapkan mahar politik.

    "Kemudian, minimnya pendidikan politik kepala masyarakat," kata dia

    Yang jadi pertanyaan, kata dia, partai sanggup mengeluarkan miliaran rupiah untuk memasang baliho atau menggelar rapat di hotel-hotel. Namun, mereka tidak cukup memiliki biaya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

    Untuk itu, Almas menilai soal pilkada langsung maupun tidak langsung yang sekarang menjadi perdebatan, termasuk karena menjadi penyebab korupsi kepala daerah, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Pilkada tak langsung dianggap bukan jalan keluar dari masalah ini.

    "Kami yakin apabila pilkada tidak langsung dilaksanakan akan tetap sama, seperti melempar bandul, aktor-aktornya siapa saja," ungkap Almas.

    Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menambahkan calon kepala daerah harus melewati proses panjang untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik (parpol). Hal ini tak luput dari mahar politik.

    "Tetapi, itu jalur gelap yang tidak bisa dijangkau Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Jadi, bergantung betul pada keterbukaan parpol memastikan tidak ada mahar politik meski faktanya banyak pengakuan dari calon kepala daerah yang harus mengeluarkan uang banyak untuk itu," kata Lucius.

    Sementara itu, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga mengakui mahalnya biaya politik dalam pelaksanaan pilkada. Namun, hal ini dianggap dipengaruhi juga oleh indeks pembangunan manusia (IPM) di suatu daerah.

    Baca: KPU: Publik Masih Menganggap Kampanye Berkerumun Wajar

    Untuk itu, kata dia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoba menawarkan pilkada asimetris dengan tidak menyamakan semua daerah dengan pilkada langsung. Pasalnya, kondisi daerah-daerah berbeda.

    "Daerah-daerah yang IPM dan indeks demokrasinya tinggi, okelah laksanakan pilkada langsung. Namun, daerah yang IPM-nya rendah, ditambah indeks demokrasinya rendah, mari pikirkan pelaksanaan pemilihan yang tidak langsung," kata Kastorius.

    (OGI)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id