Lilis Lisnawati
    Lilis Lisnawati Peneliti Divisi Reintegrasi di Perkumpulan Cendekia Nusantara Indonesia

    Tantangan Lapas di Masa Pandemi Covid-19

    Lilis Lisnawati - 29 April 2021 12:42 WIB
    Tantangan Lapas di Masa Pandemi Covid-19
    Ilustrasi/Medcom.id



    MELEWATI satu tahun kerja lembaga pemasyarakatan (lapas) di masa pandemi bukanlah hal mudah. Karakteristik penyebaran virus covid-19 yang cepat dan mematikan berisiko lebih tinggi mengancam nyawa para narapidana dan tahanan di lapas dan rutan dibandingkan orang-orang bebas pada umumnya. 

    Overcrowded menjadi biang mengapa penyebaran virus covid-19 di lapas dan rutan menjadi sangat dikhawatirkan. Alih-alih membina narapidana untuk dapat menjadi individu yang lebih baik ketika bebas kelak, pemenjaraan justru bisa berubah menjadi aksi pembunuhan massal jika penyebaran virus ini tidak diantisipasi dengan baik oleh para awak lapas.






    Pengetatan pelaksanaan protokol kesehatan bukan menjadi satu-satunya kunci keberhasilan pencegahan penyebaran virus covid-19 di lapas dan rutan. Akan tetapi, langkah taktis Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly beserta jajaran lapas dalam menerapkan extramural treatment dengan asimilasi dan hak integrasi narapidana, patut diacungi jempol dalam menanggapi situasi darurat ini. Dengan disahkannya peraturan tersebut, setidaknya beban masalah overcrowded sedikit berkurang. 

    Apresiasi lainnya juga saya sampaikan atas komitmen Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga yang secara konsisten mendorong pelibatan masyarakat dalam proses reintegrasi narapidana. Dalam catatan saya, komitmen tersebut diwujudkan dengan adanya inisiatif pertemuan yang melibatkan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) dan diaktifkannya berbagai saluran penyampaian informasi terkait aktivitas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan beserta unit pelaksana teknis di bawahnya. 

    Informasi-informasi positif terkait aktivitas di lapas dan rutan yang disampaikan kepada masyarakat tidak saja dapat meleburkan stigma terhadap narapidana, tapi juga dapat mendorong kepedulian masyarakat untuk turut serta dalam proses pembinaan hingga reintegrasi narapidana kedepannya. Secara teoretis, cara-cara tersebut merupakan manifestasi dari contact hypothesis yang dikemukakan oleh Allport (1954), seorang ahli dalam bidang psikologi sosial. 

    Dalam pandangannya, Allport meyakini bahwa interaksi yang terjadi antara anggota kelompok ordinat (ingroup) dan kelompok liyan (outgroup) dapat mengurangi prasangka yang ada di antara keduanya. Dengan begitu, pelibatan masyarakat dalam proses pembinaan maupun reintegrasi narapidana merupakan agenda yang penting untuk terus digencarkan selama pidana penjara masih menjadi pilihan utama penjatuhan hukuman di Indonesia. 

    Berbagai capaian telah diraih. Akan tetapi saya juga melihat dua permasalahan yang masih akan menjadi tantangan bagi jajaran Ditjenpas ke depannya. Tantangan utama tentu seputar permasalahan overcrowded

    Lapas sebagai pelaksana putusan pidana sejatinya memang tidak memiliki peran sebagai pengambil keputusan dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa yang selalu menjadi sumber peningkatan jumlah narapidana. Namun, keberhasilan lapas dalam mendorong percepatan asimilasi dan hak integrasi sebagaimana yang telah diterapkan selama masa pandemi satu tahun terakhir ini, menjadi bukti bahwa lembaga ini dapat secara legal mendorong pelaksanaan pidana alternatif di Indonesia. 

    Permasalahan selanjutnya yang cukup mendesak dalam pandangan saya adalah masalah pembinaan. Pembinaan yang efektif harus didasarkan pada hasil asesmen yang dilakukan secara holistik. Sebab, keberhasilan proses pembinaan akan memproyeksikan proses reintegrasi narapidana. 

    Mengenai hal ini, permasalahan sulitnya mencari pekerjaan dan diskriminasi yang umumnya dialami para mantan narapidana ketika bebas menunjukkan betapa proses pembinaan yang dilakukan jauh dari kesesuaian kebutuhan mereka. Proses pembinaan sejatinya bukan hanya bicara pelaksanaan program pelatihan keterampilan kerja, melainkan bagaimana keterampilan tersebut dapat digunakan sebagai bekal ketika mereka bebas. Agar mereka dapat mandiri dan berdaya. 

    Sebagai motor perubahan, jajaran lapas memiliki peranan kunci. Ke depan, tantangan-tantangan yang lebih berat mungkin akan muncul mengingat beberapa jenis kejahatan berpotensi meningkat tajam. Salah satunya adalah terorisme. 

    Narapidana kasus terorisme membutuhkan perlakuan khusus, bukan hanya soal ruang penahanan, namun juga program pembinaan. Peningkatan jumlah keberadaan mereka tidak mungkin dapat selalu diiringi dengan penambahan lapas khusus yang baru. Situasi ini tidak mudah. Oleh karena itu, persiapan yang matang perlu dilakukan sejak awal guna mengantisipasi segala kemungkinan. 

    Lapas tentu tidak bisa bekerja sendirian. Partisipasi aktif masyarakat juga penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Lapas perlu membuka diri lebih lebar lagi. Sebab, hakikat lapas bukan terletak pada titik penebusan kesalahan pelaku, melainkan pada bagaimana hubungan antara pelaku dan masyarakat. Agar dapat pulih dan berfungsi secara normal kembali.

    Selamat Hari Bhakti ke-57 Pemasyarakatan yang jatuh pada 27 April 2021. Doa dan harapan terbaik untuk seluruh awak lapas agar lebih profesional dan inovatif dalam menjalankan perannya sudah sepatutnya kita upayakan secara bersama-sama. 

    *Lilis Lisnawati, Peneliti Divisi Reintegrasi di  Perkumpulan Cendekia Nusantara Indonesia 

    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id