Thoriq Tri Prabowo
    Thoriq Tri Prabowo  

    Cahaya Penerang Pendidikan di Masa Pandemi

    Thoriq Tri Prabowo - 12 Oktober 2020 12:45 WIB
    Cahaya Penerang Pendidikan di Masa Pandemi
    Antara Belajar Jarak jauh
    Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan

    UNGKAPAN populer itu barangkali relevan untuk situasi saat ini. Di situasi krisis akibat pandemi covid-19, banyak hal terkena dampaknya. Pola kehidupan masyarakat pun menjadi berubah drastis. Ada perasaan lelah, jenuh, stres, dan bahkan marah pada situasi yang tidak diketahui akan berakhir kapan. Namun, sebagaimana ungkapan populer di atas, melakukan hal kecil yang bermanfaat bagi sesama lebih baik daripada sekadar menyalahkan keadaan.

    Semenjak pandemi covid-19 melanda, banyak aktivitas fisik yang kemudian direorientasi ke ruang virtual. Pelbagai aktivitas seperti bekerja, belajar, pertemuan bisnis, dan aktivitas lainnya dilakukan secara daring (online) untuk menekan laju angka positif covid-19 yang semakin susah dikendalikan.

    Hal tersebut praktis berimplikasi pada meningkatnya konsumsi kuota data internet oleh publik. Internet yang semula bukan menjadi kebutuhan utama, saat ini menjelma sebagai sebagai salah satu piranti komunikasi modern yang tidak bisa ditawar lagi.

    Berdasarkan data itu saja, Kemendikbud setidaknya harus menyediakan ponsel sebanyak lebih dari 55 juta unit. 

    Pendidikan, sebagai investasi masa depan, baik untuk seseorang maupun untuk bangsa perlu mendapatkan perhatian yang besar. Untuk menjamin tetap berlangsungnya pembelajaran sekaligus menekan laju persebaran covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sejak bulan Maret lalu.

    Sebagaimana kebijakan yang lain, kebijakan PJJ ini menuai respons yang beragam. Kebijakan ini dikhawatirkan berpotensi semakin memperlebar kesenjangan sosial di tengah-tengah publik.

    Sense of Crisis
    Memang kebijakan tersebut tidak sempurna, banyak celah untuk melakukan kritik di sana-sini. Namun tidak adil rasanya apabila menilai kebijakan ini dengan perspektif masa sebelum pandemi. Kebijakan dalam masa pandemi tentu akan diambil dengan berbeda ketimbang sebelum pandemi. Kebijakannya akan selalu berorientasi pada keselamatan publik terlebih dahulu. Prioritas berikutnya barulah menjamin tetap berlangsungnya kegiatan pembelajaran. 

    Melihat situasi yang dilematis tersebut, mudah sekali dipahami bahwa PJJ ini justru menunjukkan bahwa Kemendikbud sebagai leading sector penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memiliki sense of crisis. Dengan segala peluang dan tantangan yang menyertainya, PJJ ini sudah terlaksana sejak bulan Maret 2020. 

    Adapun salah satu hal yang kerap dikeluhkan oleh orang tua peserta didik dan juga para pendidik ialah terkait membengkaknya konsumsi kuota data internet akibat PJJ tersebut. Merespons hal tersebut, Kemendikbud memberikan bantuan kuota data internet kepada peserta didik dan pendidik pada seluruh jenjang pendidikan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meringankan beban orang tua peserta didik yang mungkin saja penghasilannya terdampak oleh covid-19.

    Hal di atas menunjukkan bahwa hampir mustahil menelurkan kebijakan yang sempurna di tengah situasi krisis. 

    Berdasarkan laman Kuota Belajar Kemendikbud, rincian bantuan kuota data internet tersebut yaitu; 20 GB untuk peserta didik jenjang PAUD, 35 GB untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, 42 GB untuk pendidik jenjang PAUD dan pendidikan dasar dan menengah, dan 50 GB untuk dosen dan mahasiswa.

    Adapun kuota data internet tersebut dibagi ke dalam dua katagori, yakni kuota umum dan kuota belajar. Bantuan tersebut direncanakan akan diberikan selama empat bulan, yakni pada bulan September sampai dengan Desember 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 7,2 triliun.

    Jalan Tengah
    Kebijakan bantuan kuota data internet ini ternyata juga menuai pr-kontra. Persoalan yang sering diungkit ialah terkait ketimpangan infrastruktur teknologi di antara peserta didik ataupun pendidik.

    Kisah Dimas Ibnu, seorang siswa SMP Negeri 1 Rembang yang datang ke sekolah seorang diri lantaran tidak memiliki telepon seluler (ponsel) untuk belajar secara daring menjadi viral seketika. Bagi peserta didik yang tidak memiliki ponsel, belajar kepada guru menjadi sulit di masa pandemi ini.

    Pihak yang menyuarakan persoalan di atas menyerukan agar bantuan yang diberikan tidak sebatas kuota data internet, melainkan berupa ponsel yang representatif. Namun tentu bantuan ponsel sekalipun tetap akan menemui pelbagai kendala, yang utama tentu terkait biaya yang tidak murah.

    Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud, pada kluster pendidikan dasar sampai dengan menengah terdapat 44 juta siswa dan 3,3 juta guru. Sementara itu, untuk kluster pendidikan tinggi terdapat 8 juta mahasiswa dan 250.000 dosen.

    Berdasarkan data itu saja, Kemendikbud setidaknya harus menyediakan ponsel sebanyak lebih dari 55 juta unit. Tentu itu masih dalam perhitungan kasar yang bisa saja kurang atau bahkan bertambah jumlahnya.

    Angka yang sebegitu banyak tentu tidak akan mampu ditanggung oleh pemerintah sendiri, terutama di tengah masa pandemi yang meluluhlantakkan stabilitas ekonomi dan juga politik. Tetapi selalu muncul harapan dari orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap sesama melalui aksi-aksi kecil yang tulus.

    Sebut saja gerakan donasi ponsel bekas yang ramai dilakukan di pelbagai daerah agar peserta didik atau pendidik tetap bisa mengikuti pembelajaran di rumah. Bahkan jauh sebelum ada bantuan kuota data internet dari pemerintah, sudah terdapat juga beberapa aksi swadaya masyarakat yang memasang jaringan internet di ruang-ruang publik.

    Hal di atas menunjukkan bahwa hampir mustahil menelurkan kebijakan yang sempurna di tengah situasi krisis. Kunci sukses penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi ialah kontribusi kolektif dari pelbagai pihak, mulai dari peserta didik, pendidik, orang tua peserta didik, lingkungan, dan pemerintah sebagai regulator. 

    Bantuan kuota internet tersebut mungkin hanyalah lilin kecil yang dinyalakan pemerintah di tengah krisis akibat pandemi covid-19. Adapun prioritas sementara ialah pada tetap terlaksananya pembelajaran, barulah kemudian akan berorientasi pada sistem penyelenggaraan pembelajaran daring dan skema bantuan yang representatif. Yang tidak boleh dilupakan ialah bahwa seluruh elemen masyarakat juga perlu menyalakan lilin-lilinnya sendiri agar persoalan pendidikan di masa pandemi semakin menuju jalan yang terang.[]

    Penulis: Thoriq Tri Prabowo
    Dosen Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga
     
    *Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id.


    (SBR)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id