Galih Prasetyo
    Galih Prasetyo Vice President Youth on Organization of Islamic Cooperation (Pemuda OKI Indonesia), terafiliasi ICYF, Turki. 

    Pasca Pandemi Covid-19: Globalisasi dan Glokalisasi

    Galih Prasetyo - 20 Mei 2020 04:00 WIB
    Pasca Pandemi Covid-19: Globalisasi dan Glokalisasi
    Medcom.id/Annisa: ilustrasi virus korona (covid-19)
    PANDEMI COVID-19 datang mendadak. Seketika mantra PDB terkoyak. IMF meramalkan, dunia menuju pada kebangkrutan massal. Bukan mustahil, tiba akal tiba jalan, glokalisasi mungkin saja menggantikan realitas globalisasi yang sedang sekarat.

    Pada 7 Maret lalu, McKinsey & Company merilis laporan Coronavirus Covid-19: Facts and Insights. Prediksinya jika pandemi tak kunjung usai, nasib PDB dalam skala global menjelang akhir 2020 hanya di angka 0,3 persen. Sedangkan menurut perhitungan pemerintah, dalam skenario terburuk, bahkan pertumbuhan terancam minus 0,4 persen.

    Globalisme. Istilah yang saya pinjam dari Manfred Steger (2015), adalah persentuhan antara ideologi pasar (kapitalisme) di ruang globalisasi sebagai "ideologi pasar baru". Pasar menjanjikan pertumbuhan, dan globalisasi menyediakan dunia tanpa sekat.

    Alhasil, lalu lintas ekspor impor berlangsung tanpa henti. Ekspor mengundang devisa. Impor bentuk dari kebutuhan yang mesti dipenuhi.

    Rutinitas itu mungkin datang dari teori David Ricardo. Perdagangan bebas dipercaya membawa keuntungan komparatif. Tak perlu repot negara produksi barang jika iklim kurang mendukung, cukup mengasah keunggulannya demi obsesi ekspor.

    Pasca David Ricardo menerbitkan The Principles of Political Economy and Taxation  pada 1817, para kritikus meramalkan tanda-tanda matinya perdagangan bebas. Gejala ini dapat dipahami sebagaimana kondisi saat ini, di mana lalu lintas perdagangan antar negara tidak lagi berjalan efektif.

    Sejauh ini, tawaran jalan keluar, berkutat bagai laron mengitari bohlam mengejar cahaya. Tukar tambah takaran pasar atau negara. Pilihan kebijakan jatuh pada geng Chicago School, atau anjuran Keynesian.

    Pasar bebas

    Bagi  Milton Friedman (1962), pasar bebas adalah sistem sempurna. Jika muncul patologi (tingginya inflasi, pengangguran) artinya pasar tak bergerak bebas.

    Layaknya peristiwa Depresi Besar 1930, longgarnya kebijakan meningkatkan peredaran uang ternyata membuat sistem terdistorsi. Inflasi merangkak tajam. Keseimbangan akhirnya kandas bertemu. “Letting the market find its balance,” kata Friedman.

    Harold James dalam The End of Globalization: Lessons from the Great Depression (2002) menjelaskan, ternyata inspirasi Keynesian jadi rujukan pada tahun 1930-an. Sebagaimana kegentingan saat ini, banyak negara, tak terkecuali Indonesia memperluas belanja negara dalam dosis besar lewat aneka stimulus fiskal.


    Tapi diam-diam hal itu mengandung risiko lain. Kredit domestik terganggu akibat pinjaman merangkak mahal. Lantas valuta asing ditinggalkan penghuninya.


    Industri dan perbankan terguncang yang sebelumnya menikmati pinjaman murah dalam mata uang asing, dengan penerimaan mata uang domestik. Akibatnya, terjadi pelarian modal dalam skala besar (hlm.32).

    Saat ini, Bank Indonesia (BI) terus berusaha keras menahan tanggul likuiditas perbankan agar tetap aman. Sejauh ini tercatat sudah mencapai Rp420 triliun likuiditas yang dikucurkan untuk perbankan dan pasar uang.

    Tantangan inflasi

    Pemerintah juga menghadapi tantangan inflasi jika peredaran uang terlalu gemuk, yang cepat atau lambat menyebabkan melemahnya kurs rupiah. Uang lebih banyak ketimbang objek barang. Kelangkaan berpotensi meningkatkan harga. Biasanya, BI ambil langkah moneter dengan menurunkan suku bunga.

    Sementara, dalam laku dan praxis tak pernah ajek. Semisal di Amerika sebagai eksportir ide pasar bebas, pernah menginjeksi bail out demi penyelamatan korporasi otomotif General Motors (GM) dari kebangkrutan, menyusul dampak krisis finansial 2008. Nyatanya, anti globalisasi perlahan meningkat, sebagaimana tindakan Inggris hengkang dari Uni Eropa.  

    Martin Suryajaya dalam blog  pribadinya pada 30 Maret 2020 menulis esai bertajuk Membayangkan Ekonomi Dunia Setelah Korona. Ia berandai kondisi dunia pasca runtuhnya kapitalisme. Baginya di tengah Covid-19, dunia mengarah pada deindustrilisasi, definansialisasi, diskoneksi fisik dan pelokalan global—saya lebih  suka menyebut glokalisasi.

    Tawarannya: sosialisme berlandaskan kekuatan negara perlu dihadirkan jika ekonomi ingin langgeng. Lockdown ataupun physical distancing membuat pergerakan manusia terhenti. Produksi mangkrak, sektor manufaktur terancam ambruk, dan definansialisasi tinggal menunggu giliran.

    Bursa saham sepi peminat dan berpotensi gulung tikar. Sebab, denyut nadi kapitalisme selalu tergantung dari gerak produksi dan mobilitas tenaga kerja.  

    Surat-surat berharga kini menyusut seolah jadi sekedar kertas. Uang gampang menguap seperti es batu. Bagaimana  mungkin, beras dari sawah, ternak sapi, komoditas kebun dan sayuran dapat dihasilkan lewat anjuran #dirumahaja. Terlebih, mengandalkan barang impor sama halnya menanti ketidakpastian tanpa tepi.

    Kiamat globalisme

    Ketika kiamat globalisme tiba, maka ekonomi lokal otomatis ambil haluan. Lapak kaki lima bertebaran, di pinggir jalan, di sudut gang sempit atau desa. Seperti masa lampau, orang bercocok tanam, berternak, berkebun demi bertahan hidup tanpa dipusingkan statistik pasar saham.

    Beragam pakar kerap berspekulasi, seolah hendak mengakhiri narasi yang telah mendarah daging, muncullah jargon the end of globalization, the end of capitalism, dan sejenisnya—tapi potret masa depan masih tampak buram. PDB  yang selama ini dipuja-puja, mengesankan tak lebih dari politik angka, sebagai penentu negara maju atau berkembang. Rumusnya selalu tentang “PDB = konsumsi + investasi + belanja pemerintah + ekspor – impor”.

    Perhitungan PDB cenderung mengejar akumulasi nilai barang dan jasa, diukur dalam waktu tertentu. Tapi pesatnya pertumbuhan tidak identik kemajuan dan kerap menyinggkirkan kompleksitas sosial. Sebagaimana  ucapan enviromentalis, Paul Hawken: “Kita mencuri masa depan, menjualnya di masa sekarang dan menyebutnya PDB.”


    Sedangkan, omset perusahaan multinasional yang bercokol di dalam negeri kerap masuk kalkulasi PDB. Sama halnya menghitung uang orang lain di kantong sendiri.


    Betapa tidak, negara berkembang mungkin hanya memperoleh pungutan pajak (mungkin dikemplang) atau penyerapan tenaga kerja upah murah. Maka tak heran, kue pembangunan hanya dinikmati segelintir orang. Tidak menetes kepada masyarakat kecil.

    Muskil tanpa utang

    Pada dasarnya, tiap negara, bergerak berdasarkan prinsip "gali lubang tutup lubang". Hampir muskil tanpa utang. Sebelumnya  Indonesia berencana menarik utang hampir Rp 69 triliun dari hasil penerbitan surat utang pandemic bond dalam tiga seri.

    Salah satunya bertenor 50 tahun. Sepanjang waktu anak cucu bangsa ini diwariskan utang yang membebani. Tapi opsi itu sudah resmi dibatalkan.

    Mengingat bunga kupon ketiga obligasi itu sebesar 3,85 persen, 4,3 persen dan 4,5 persen terhitung relatif mahal. Pemerintah mesti menanggung beban tiap tahunnya kisaran Rp2,84 triliun.

    Risikonya, kekuatan fiskal di masa yang akan datang terasa berat. Sedangkan pendapatan negara mengandalkan dari produktivitas keringat tiap individu—sialnya sirkulasi itu macet dihadang Covid-19, sedangkan PDB patut diduga tidak mencerminkan angka sesungguhnya.

    Segala skema pembiayaan yang ditempuh pemerintah tentu digunakan untuk menambal defisit anggaran sebesar Rp853 triliun per tahun ini, juga dampak dari pelebaran stimulus fiskal, sebagai upaya mitigasi pandemi. Secara keseluruhan, diproyeksikan pembiayaan utang akan menjadi Rp1.439,8 triliun.

    Ditambah lagi, intervensi BI dalam kondisi tertentu bakal tetap menyiramkan dana di pasar uang. Per akhir April 2020, pemerintah telah menerbitkan surat berharga negara (SBN) mencapai Rp376,5 triliun, sedangkan hingga Desember 2020, menyusul tambahan sebesar Rp697,3 triliun.

    Perkara mencari pembiayaan memang tak selalu mudah, sedangkan defisit terus melebar. Di sisi lain, pertumbuhan pada kuartal I 2020 kurang menggembirakan yang hanya berada pada 2,97 persen.

    Sementara lelang surat utang tidak begitu ditanggapi antusias oleh investor. Biasanya, investor meminta imbal hasil tinggi sekitar 8,5 persen dan minimal 7,44 persen. BI dengan segenap perhitungan, menyanggupi yield berkisar 8,12 persen—angka yang sebetulnya cukup besar.

    Mahalnya ongkos surat utang

    Dalam hal ini, mahalnya ongkos surat utang itu juga membenani negara. Tampaknya, para investor lebih merasa aman memegang surat berharga di negara besar seperti US Treasury, Amerika meskipun meraih untung kecil di bawah 1 persen, lantas berbondong-bondong meninggalkan negara-negara berkembang.

    Terlepas dari itu semua, saat ini dalam mengatasi Covid-19, pemerintahan di banyak negara mengalami obesitas kekuasaan. Goenawan Mohamad dalam eseinya berjudul Negara di Majalah Tempo (edisi 11 April 2020) menyebut, “Negara adalah kekuasaan dengan ambisi lebih, yang mencoba mengontrol dan mengubah perilaku dengan sistem administrasi dan birokrasi yang terpusat.”

    Eksistensi negara di musim pagebluk makin menguat hingga mengatur urusan privat dan kecil, seperti memerintahkan jaga jarak, meminta penggunaan masker dan seterusnya. Amerika yang selama ini berhaluan limited government (membatasi peran negara), bahkan meminta General Motors memproduksi ventilator demi memenuhi kebutuhan rumah sakit.

    Begitu pula beberapa negara yang siap mengonversi bisnis swasta menjadi plat merah jika bangkrut. Prinsip sosialisme seolah hidup kembali. Peran negara menguat.  

    Tapi anggaplah, pandemi bagian sumber resesi. Meski sejak lama, kapitalisme dan krisis seperti saudara kembar. Tragedi krisis pun terjadi berulang (tahun 1930, 1960, 1973, 1987, 1997-98 dan 2008), namun sejarah mencatat, setelah badai reda, kapitalisme biasanya mampu bertahan. []

    *Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id.
     



    (SBR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id