comscore
Hamid Basyaib
Hamid Basyaib Mantan wartawan dan penulis sejumlah buku

Toleransi Total Haji Agus Salim

Hamid Basyaib - 01 Februari 2022 17:27 WIB
Toleransi Total Haji Agus Salim
Hamid Basyaib. Foto: Istimewa
ESAI pendek Dr Sukidi di Kompas (20 Januari 2022) tentang Haji Agus Salim sungguh bernas dan menyadarkan kita bahwa tokoh besar yang berpikiran besar itu sangat kurang diapresiasi. Padahal, ide-ide keislaman dan kenegaraannya istimewa, sangat maju, semakin relevan untuk dihayati publik hari-hari ini.

Menurut Sukidi, gagasan-gagasan Agus Salim —khususnya tentang hubungan yang layak antara negara dan pilihan agama warga negara— bertumpu kokoh pada ajaran Islam. Ia bukan mengajukan ide kemerdekaan religius berdasarkan parameter luar (ini pekerjaan yang sangat mudah), melainkan bertolak dari ajaran baku Islam sendiri. 
Wacana kemerdekaan religius, setidaknya bagi penganut paham liberalisme, bertolak dari ide John Locke (Inggris, abad 17) tentang toleransi terhadap keyakinan religius orang lain. Tapi, nabi kaum liberal itu jauh kalah maju dibanding Agus Salim. Locke mengajarkan toleransi yang sangat terbatas, dengan pertimbangan taktis dan politis. Ia rupanya hanya memikirkan nasib rekan-rekannya yang mengalami persekusi keras karena menganut suatu corak Protestanisme; mereka mengajukan tafsir berbeda dari garis penguasa yang menganut Anglikanisme (meski keduanya berdekatan doktrin).

Seperti dicatat Sukidi: Locke meminta penguasa untuk tidak menoleransi umat Katolik (karena loyalitas mereka kepada Paus di Italia), dan untuk tidak menoleransi umat Islam (karena kesetiaan mereka pada khalifah di Turki).

Baca: Perayaan Imlek di Aceh Penuh Toleransi

Dengan kata lain: John Locke memaknai toleransi sebagai hadiah dari mayoritas kepada minoritas tertentu, bahkan bukan pada semua minoritas. Pilihan agama minoritas tertentu itu (dalam hal ini: Protestanisme) beserta perilaku keagamaan mereka, sepatutnya ditoleransi oleh pihak penganut/penguasa agama mayoritas (Anglikanisme).

Sikap Locke ini bertentangan dengan prinsip negara modern; bahwa warga negara tidak didefinisikan menurut agama yang mereka anut. Ia tidak berpegang pada hakikat kebebasan. Ia sekadar mempertimbangkan demografi penganut agama, itu pun secara spesifik dikaitkan dengan siapa yang sedang berkuasa dan penganut tafsir apa yang tidak sejalan dengan penguasa tersebut.

Pihak mayoritas selayaknya “mengasihani” minoritas (tertentu!), dan hak-hak mereka sebagai warga negara tak boleh dikurangi hanya karena mereka minoritas —tapi prinsip ini tidak berlaku bagi minoritas non-Protestan.
 







Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING

HOT ISSUE

  • Array
MORE
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id