Satriwan Salim
    Satriwan Salim Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia

    Catatan Kritis Uji Kompetensi Guru Jakarta (Bagian 1)

    Satriwan Salim - 10 Februari 2020 09:30 WIB
    Catatan Kritis Uji Kompetensi Guru Jakarta (Bagian 1)
    Seorang guru tengah mengajar murid di muka kelas, MI/Gino Hadi.
    PADA akhir Desember 2019, para guru tiap jenjang sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK) di Provinsi DKI Jakarta mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG). UKG yang dilakukan beberapa tahapan ini diikuti 109.180 guru, baik yang berstatus guru negeri, guru tetap swasta, guru kontrak kerja individu (KKI), maupun guru honorer swasta.

    UKG serupa pernah dilakukan serentak secara nasional pada 2015. Empat tahun kemudian DKI Jakarta melaksanakannya secara mandiri. Mungkin saja 2020 ini UKG secara nasional akan kembali dihelat Kemdikbud.

    Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengutarakan tujuan UKG adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dan mendapatkan informasi mengenai kompetensi guru. Hasil UKG merupakan bagian dari penilaian kinerja guru untuk bahan pertimbangan penyusunan kebijakan dalam memberikan penghargaan serta apresiasi kepada guru.

    UKG juga berguna untuk redistribusi guru berbasis kualitas guru. Hasil UKG juga akan dijadikan bahan masukan dalam pemberian bentuk pelatihan bagi guru.

    Jadi secara substantif, UKG dilaksanakan untuk mengetahui capaian kompetensi (kualitas) guru DKI Jakarta, walaupun hanya dua kompetensi yang diukur, yaitu profesional dan pedagogik. Sedangkan kompetensi sosial dan kepribadian tidak diujikan.

    Tiga catatan kritis

    Perihal UKG, setidaknya ada tiga poin catatan kritis yang ingin dielaborasi dalam tulisan singkat ini. Sebagai guru di sekolah swasta di DKI dan aktif di Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), tentu penulis memiliki tanggung jawab moral tentang hasil UKG ini.

    Pertama, berdasarkan informasi yang diperoleh melalui broadcast via grup MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) 25 Januari 2020, tercatat bahwa konten siaran tersebut adalah hasil pengarahan Dinas Pendidikan, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Disebutkan di dalamnya, rata-rata hasil UKG DKI Jakarta tahun 2019 berada di angka 54 (skala 0-100).

    Angka ini menurun dibandingkan hasil UKG 2015 yaitu 58 (skala 0-100). Bahkan jika merujuk sumber resmi Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemdikbud, disebutkan hasil rata-rata UKG DKI Jakarta pada 2015 bukan 58, melainkan di angka 62,58 (lebih lanjut lihat https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=ukg).


    Berdasarkan data di atas, jika kita bandingkan dalam kurun waktu empat tahun, ternyata kompetensi guru Jakarta turun drastis. Dengan perolehan rata-rata nilai sekecil itu, di UKG 2015 justru provinsi DKI Jakarta meraih peringkat UKG terbaik ketiga versi Kemdikbud.



    Pertanyaannya, mengapa hasil UKG DKI mengalami penurunan drastis? Sebuah realita paradoks terlihat, karena fakta lain menunjukkan tren alokasi APBD DKI Jakarta untuk pendidikan pada 2015-2019 terus mengalami kenaikan. Bahkan pada 2019 anggaran pendidikannya sampai ke angka Rp 21,4 triliun.

    Anggaran fantastis

    Anggaran pendidikan yang sangat fantastis ini ternyata belum mampu meningkatkan kompetensi guru DKI Jakarta. Penulis memandang ada yang perlu diperbaiki dalam format pembinaan, pengelolaan atau pelatihan guru DKI. Bahkan perlu perbaikan besar-besaran dalam pengaturan distribusi, membangun kompetensi, model apresiasi, dan penciptaan kondisi yang berkeadilan antara guru ASN & KKI, termasuk pembinaan yang serius terhadap guru sekolah swasta.

    Sementara itu para guru, khususnya yang berstatus ASN DKI Jakarta boleh bersyukur, mengingat angka tunjangan kinerja daerah (TKD) yang diperolehnya sebagai aparatur negara melebihi tunjangan guru di daerah lain. Bahkan jauh melampaui pendapatan para guru honorer perbulan.

    Ini adalah konsekuensi logis besarnya APBD DKI Jakarta, yang mengalahkan provinsi-provinsi lain di Tanah Air. Para guru di daerah lain boleh jadi “iri” sekaligus sedih melihatnya.

    Penulis makin kaget ketika membandingkan hasil UKG DKI Jakarta kali ini dengan hasil UKG nasional 2015. Rata-rata UKG nasional pada 2015 adalah 56,69, sedangkan sekarang DKI meraih angka rata-rata 54. Ini sungguh memilukan sekaligus memalukan bagi kita para pendidik. Tentu saja hasil tersebut harus diterima dengan pilu dan malu karena Jakarta menjadi parameter pembangunan SDM dan pendidikan di Tanah Air.

    Penulis mencoba menimbang-nimbang, apa sebenarnya yang terjadi? Penelitian Bank Dunia beberapa tahun lalu menyatakan, tunjangan sertifikasi guru hanya mampu menaikkan pendapatan guru dan minat menjadi guru, tetapi belum mampu meningkatkan kompetensi guru secara nasional.

    Dengan kata lain, tunjangan sertifikasi guru tidak linear dengan mutu guru. Faktanya, mutu guru secara nasional masih rendah. Kondisi yang sama terjadi dalam konteks hubungan hasil UKG DKI Jakarta dengan besarnya pendapatan guru (ASN) di Jakarta.

    Karena itu penulis berusaha berpikir seobjektif mungkin, tentang dua sisi yang perlu dicatat. Makin turunnya nilai kompetensi guru DKI, tidak bisa begitu saja kesalahannya dipikulkan hanya kepada guru.

    Sebab, ada lingkaran sistemik di dalamnya, yang saling memengaruhi. Karena terdapat variabel kebijakan pendidikan, pola pelatihan, pola rekruitmen calon guru, pola redistribusi, bentuk reward and punishment, kultur birokrasi, dan penciptaan iklim yang adil di antara para guru, apapun statusnya secara administratif. Kesemuanya itu adalah produk regulasi daerah.

     



    (SBR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id