Iman Zanatul Haeri
    Iman Zanatul Haeri Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G)

    Guru dan Gurita Edtech

    Iman Zanatul Haeri - 12 April 2021 12:38 WIB
    Guru dan Gurita Edtech
    Ilustrasi/Medcom.id



    TAHUKAH Anda bahwa marketplace Amazon telah membangun komputasi awan untuk Pendidikan? Bill & Melinda Gates Foundation telah merancang program digital yang bisa mengganti sekolah? Chan Zuckerberg Initiative (istri pemilik Facebook) sedang mengincar pendidikan anak usia dini? Dan, Khan Academy sudah merancang model pembelajaran campuran tatap muka dan virtual (flipped classroom) jauh sebelum pandemi terjadi? Ya, semua inovasi pendidikan telah dirancang oleh perusahaan teknologi sebagai investasi masa depan. 

    Dalam pandangan yang optimistis, perkembangan teknologi pendidikan akan memperluas akses pendidikan kepada semua orang tanpa batas jarak dan waktu. Namun, karena perkembangan teknologi pendidikan didasarkan oleh logika pasar dan dijalankan oleh korporasi, maka profit adalah tujuan utamanya. Oleh sebab itu, lambat laun nilai-nilai pedagogis tergeser oleh nilai-nilai ekonomi. Seperti, meningkatnya standardisasi, produksi, melakukan efisiensi distribusi, dan memperluas pasar. 
     
    Kabar tak sedap dating dari Tanah Air. Berbagai perusahaan teknologi edukasi (edtech) membayar murah pegawai, tutor, atau pengajarnya. Sementara, perusahaan tersebut rela membakar banyak uang demi iklan yang spektakuler. Ini bisa menjadi pertanda dunia pendidikan mengalami fase paling tragis.

     



    Untuk merusak pendidikan, gampang saja, buat gurunya merasa tidak berguna. Untuk membuat mereka merasa dirinya tidak pantas dihargai, maka harus dibuat standar kompetensi yang memang tidak akan pernah mereka capai. Seperti ikan dengan kompetensi memanjat pohon, monyet dengan kompetensi berenang, dan guru dengan kompetensi akademik, pedagogik, selebgram, dan youtuber. Ini memprihatinkan.


    Dalih kompetensi juga dipakai perusahaan teknologi edukasi untuk membayar murah guru yang bekerja sama dengannya. Dari laporan yang kami terima, salah satu perusahaan teknologi edukasi di Indonesia memberikan penawaran kerja sama kepada guru untuk membuat video tayang dan meminta hak cipta dari hasil produksi tersebut dengan nominal Rp50 ribu untuk satu sesi materi ajar. Padahal, angka tersebut belum tentu cukup untuk biaya transportasi menuju lokasi shooting.  Dalih utamanya, bahwa guru tidak memiliki kompetensi digital, sehingga kemampuan mereka mengajar dan harga pengetahuan yang mereka miliki tidak sebanding dengan biaya produksi digital. 

    Sementara itu, guru dituntut menjadi youtuber, sedangkan sumber daya yang mereka miliki jauh dari standar produksi yang dimiliki para youtuber. Seperti kapasitas perangkat digital, kamera, lighting dan software untuk editing. Padahal, untuk youtuber profesional, semua proses tersebut dilaksanakan secara estafet dan bertahap oleh sekelompok tim kreatif. Menariknya, para guru dituntut melakukan keseluruhan proses tersebut secara individual. 

    Memang banyak guru youtuber. Tapi, tidak banyak di antara mereka berhasil menjadi youtuber pada level silver atau memiliki sepuluh ribu subscriber. Beberapa guru yang berhasil mencapai level tersebut tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan guru yang gagal karena minimnya sumber daya yang mereka miliki.

    Oleh sebab itu sangat mungkin permintaan yang tinggi atas pembuatan video profesional seperti ‘youtuber’ terlebih dahulu menguras kantong guru yang isinya tidak seberapa. Padahal, belum tentu mereka berhasil membuat video pembelajaran apalagi mendapatkan keuntungan dari proses produksi tersebut. 

     

    Mitos EdTech

     
    Perusahaan teknologi edukasi kemudian datang dengan mitos akan mengisi jurang antara kapasitas kompetensi digital guru yang kurang, dengan capaian guru dalam memaksimalkan media pembelajaran seperti ‘youtuber.’ Padahal, terkait pembelajaran, tidak hanya berbicara mengenai media. Ada juga metode, model, dan teori belajar yang perlu dipelajari. Permintaan tinggi atas kompetensi media dan teknologi pembelajaran membuatnya seolah-olah lebih lebih berharga daripada kompetensi yang lain.

    Misal, guru yang mahir memanfaatkan media pembelajaran, dianggap tidak perlu menguasai model, metode, dan teori belajar. Akibatnya, terjadi penyeragaman pembelajaran. Holistik dalam arti negatif. Seperti aplikasi desain yang sudah ada template-nya. Fiturnya terbatas. Sebagaimana perusahaan teknologi edukasi yang mengkampanyekan kemudahan dalam menggunakan aplikasi miliknya. Kenyataannya pengguna dibatasi, sebab tidak disediakan fitur untuk eksperimentasi. Inovasi tanpa eksperimentasi adalah kreativitas fana. 

    Dikiranya pembelajaran hanya berkaitan dengan penyampaian informasi dan media pembelajaran yang menarik sebagaimana cara kerja video pembelajaran atau blog materi ajar. Jika diperhatikan, materi ajar dan soal dalam blog yang beberapa tahun silam bisa diakses secara gratis dan biasanya dibuat guru, selalu bertengger di papan atas pencarian Google. Kini mulai digantikan oleh website perusahaan teknologi edukasi. 

    Fenomena ini menunjukan pergerakan privatisasi pengetahuan di jagat internet yang dilakukan serentak oleh persaingan perusahan teknologi edukasi nasional dan multinasional. Dalam konferensi pendidikan tinggi IACE Forum pada 2019 di Seoul Korea Selatan yang dihadiri penulis, saat itu dipaparkan bahaya mengenai pergerakan perusahaan teknologi edukasi yang disebut sebagai Massive Open Online Courses (MOOCs). Menurut Pasi Sahlberg, dalam lanskap yang lebih luas, gerakan ini berasal dari GERM (Global Educational Reform Movement) yang mempromosikan kompetisi, testing, dan privatisasi pendidikan.   

    Oleh sebab itu, migrasi besar para guru ke dunia digital selama pandemi tidak berjalan mulus. Sebab, perusahaan teknologi edukasi menciptakan standar visual yang diyakini oleh masyarakat dan pemerintah sebagai kualitas yang perlu dicapai guru. Padahal, para guru memiliki kesempatan untuk menggunakan ruang-ruang digital seperti sosial media untuk bereksperimentasi memaksimalkan pembelajaran digital. Menurut Cynthia Luna Scott (2015) dalam kertas kerja UNESCO, eksperimentasi semacam ini bisa membantu guru dalam mengaplikasikan pendidikan abad dua puluh satu. 

    Selama pandemi, banyak guru yang menggunakan fitur siaran langsung Instagram, Facebook, dan menggunakan fitur story dalam media sosial untuk mempersiapkan kuis yang menyenangkan bagi pelajar. Semua itu bisa dilaksanakan secara gratis tanpa harus mempelajari dari awal aplikasi pembelajaran yang menciptakan labirin sendiri, sehingga justru para guru direpotkan dengan ‘product knowledge’ dari aplikasi tersebut.

    Sebagai contoh, perlu latihan lebih dari satu hari untuk mendapatkan sertifikat kelayakan menggunakan fitur Microsoft Educator. Padahal, guru hanya membutuhkan beberapa menit untuk membuat kelas dengan Whatsapp Group (WAG) dan teka-teki yang bisa diisi oleh pelajar melalui story Instagram yang lebih menjanjikan terjadinya pembelajaran menyenangkan. 

    Oleh sebab itu, perusahaan teknologi edukasi tidak cukup hanya bersaing di pasar untuk mendapatkan perhatian pengguna aplikasi; guru dan pelajar. Selain itu, sebagian besar guru honorer dengan kantong pas-pasan bukan target pasar perusahaan teknologi edukasi. Apa yang bisa diperas perusahaan teknologi edukasi dari guru miskin dengan gaji tidak seberapa?

    Perusahaan teknologi edukasi tidak akan secara langsung mengambil jatah makan guru dan merampok mereka secara terang-terangan. Mereka akan memotong hak guru dari pangkalnya. Sebagai contoh, saat awal pandemi, hanya tujuh perusahaan atau aplikasi pembelajaran yang secara resmi direkomendasikan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk dipakai guru dan siswa. Setelahnya, pada kebijakan subsidi kuota, perusahaan-perusahaan ‘itu-itu lagi’ berada dalam urutan utama kuota pendidikan bisa digunakan.

    Setelah berhasil menjadi aplikasi pembelajaran rekomendasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka memanfaatkan rekomendasi tersebut untuk mengoleksi data peserta didik dan guru yang melakukan registrasi melalui aplikasi pembelajaran milik mereka. Sayangnya, baik para guru, siswa, dan negara itu sendiri tidak mendapatkan keuntungan dari perusahaan teknologi edukasi yang mengoleksi data kita.

    Pada tahap selanjutnya, perusahaan teknologi edukasi menyiapkan jaring dalam sistem pendidikan nasional, sehingga bisa terus terlibat dalam setiap kebijakan pendidikan. Meskipun, pada level ini beberapa perusahan teknologi edukasi akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan porsi yang paling besar dalam mengambil alih tata kelola pendidikan nasional.

    Pada level tertentu perusahaan teknologi edukasi justru mendapatkan porsi di luar ‘pendidikan’ atas nama pelatihan kerja seperti dalam program pelatihan Pra-kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Keterlibatan ini bisa juga vertikal dan horizontal. Seperti, melibatkan perusahaan multinasional untuk regulasi pendidikan. 

    Sebagai contoh dalam kasus Indonesia, Kemdikbud menyerahkan seluruh pengelolaan sistem administrasi dan informasi tiap sekolah di seluruh negeri ini kepada Google dengan nama ‘akun belajar.’ Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Nomor 18 Tahun 2020 yang diperkuat dengan SE No 37 Tahun 2020. Dengan kapasitas Google, tentu perusahaan sebesar itu paling pantas untuk mengelola administrasi digital pendidikan nasional. Persoalannya, dalam peraturan tersebut tidak sebutkan sejauh mana Google bisa mengakses data pendidikan nasional melalui akun belajar demi kepentingan perusahaan? 

    Padahal di era digital, data adalah segalanya. Dengan akses data pendidikan nasional yang sangat luas, Google bisa menciptakan artificial intelligence (AI) untuk membantu memberikan solusi bagi pendidikan nasional. Dengan data tersebut, melalui AI, Google juga bisa merumuskan kebijakan pendidikan lanjutan bahkan menawarkan solusi-solusi baru bagi pendidikan negeri ini. Selain itu, Google bisa menciptakan paket-paket edukasi yang paling cocok dan ‘fit’ bagi pendidikan di negeri ini melalui akurasi data yang sangat signifikan. 

    Setinggi apa pun inovasi produk pendidikan yang bisa diciptakan Google, tetap berdasarkan pada kepentingan perusahaan, bukan tujuan pendidikan nasional, atau Pancasila, atau bahkan gagasan Ki Hajar Dewantara. Inilah yang disebut dengan datakrasi. Rezim data dan sifat otoritarian dari AI yang sudah memakan banyak korban jiwa. Seperti nasib pegawai perusahaan teknologi multinasional maupun nasional. Presiden Jokowi menyebutnya sebagai ‘unfair practices’ industri digital. Jika perkembangan teknologi semacam ini dianggap kemajuan, maka dunia pendidikan perlu segera meniupkan terompet kematian.

    *Iman Zanatul Haeri, Guru Sejarah dan Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G)

    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id