Bakhrul Amal
    Bakhrul Amal Peneliti di Satjipto Rahardjo Institute & Dosen Fakultas Hukum UNUSIA, Jakarta.

    Membongkar Stagnasi Berhukum

    Bakhrul Amal - 06 Februari 2020 10:00 WIB
    Membongkar  Stagnasi Berhukum
    Hukum di Indonesia, mau tidak mau dan suka tidak suka, tengah mengalami periode yang bisa dikatakan stagnan. ilustrasi medcom.id
    PERKEMBANGAN hukum di Indonesia, mau tidak mau dan suka tidak suka, tengah mengalami periode yang bisa dikatakan stagnan. Stagnasi dalam hukum itu bukan diartikan dengan kondisi ketika tidak adanya produk hukum baru.

    Stagnasi juga tidak dimaknai mandegnya inovasi pembentukan aturan hukum baru yang menyesuaikan dengan keadaan aktual. Tetapi, stagnasi hukum itu dilihat dari konsep penyelesaian perkara, baik pidana maupun perdata, dengan mekanisme dan tata cara yang cenderung konservatif.

    Selama bertahun-tahun lamanya sarjana hukum di Indonesia dihadapkan pada model pendidikan hukum yang selalu membenturkan dikotomi civil law dan common law. Tidak jarang pula kedua tradisi itu dipergunakan sebagai upaya mengidentifikasi penggunaan tradisi hukum di berbagai negara.

    Tradisi civil law dan common law

    Secara umum, mengambil garis besar pemahaman awam, civil law dimaknai sebagai satu tradisi hukum yang tekstual. Tekstual dalam arti bahwa hukum itu mesti tertulis secara rigid dan jelas. Rigid dan jelas di mana unsur-unsur pemenuhan tindakan hukum, sanksi hukum, hingga bagaimana unsur dan sanksi itu diterapkan haruslah berbentuk tertulis.

    Tradisi civil law pada praktek teoritikanya lebih dekat denganm legal positivism. Keadilan yang hendak diwujudkan dalam tradisi civil law adalah keadilan formal. Artinya, ketika berbagai unsur terpenuhi dan sanksi diperhitungkan, maka setiap subjek hukum harus menaatinya.

    Seperti dogma legal positivism, maka subjektivitas seperti hati nurani, kemungkinan sosiologis, dan keadaan-keadaan di luar teks bukanlah hal-hal yang perlu diperhitungkan. Hal yang perlu diperhitungkan adalah kenyataan empiris.

    Tradisi hukum model civil law sendiri berkembang di Era Romawi. Belanda, Prancis, dan Jerman kemudian mengadopsi tradisi tersebut dan menyebarluaskannya ke berbagai negara yang menjadi negara jajahannya, salah satunya yang biasa disebut dalam perkuliahan adalah berkembang pula tradisi civil law itu di Indonesia.

    Lain civil law, lain pula common law. Jika civil law cenderung tertulis dan mengedepankan tindakan terdakwa dan kondisi korban, common law lebih luwes atau malah dikenal dengan unwritten laws.
     
    Common law mengutamakan peran aktif hakim dalam memberikan putusan. Tak ayal, common law sering juga disebut tradisi hukum berlandaskan 'judge made law'.

    Peran hakim

    Aturan tertulis pada tradisi common law lebih banyak mengatur mekanisme beracara dalam pengadilan. Aturan batasan dan model intrepretasi seperti apa yang bisa digunakan hakim dan jaksa adalah khas common law. Dengan demikian, penggalian nilai-nilai yang hidup di masyarakat, dalam tradisi common law, lebih diutamakan ketimbang menegakan aturan yang kadang menihilkan nilai kemanusiaan.

    Tradisi common law sendiri berkembang pada negara jajahan Inggris. Pemerintah Inggris pada waktu itu, dalam menegakkan hukum, hanya memberikan hakim. Hakim mempertimbangkan kebudayaan masyarakat yang ada di situ dengan dibantu oleh ketua masyarakat.
     

    Pada perkembangannya pemisahan tradisi hukum itu kemudian menimbulkan persoalan. Baik di civil law maupun common law. Keduanya sama-sama memiliki kekurangan.



    Civil law, yang cenderung positivistik, memiliki kekurangan dalam persoalan penggalian nilai. Norma hukum dalam civil law semuanya telah masuk ke dalam pasal-pasal sehingga kecenderungan pembentukan norma baru di luar aturan yang berlaku akan dipersoalkan.

    Sementara common law dikhawatirkan terlalu memberikan kebebasan pada hakim. Hakim, meskipun tidak boleh menjadi corong undang-undang, tidak boleh pula menjadi pencipta ketidakadilan akibat subjektivitas yang begitu tinggi. Jika tidak ada aturan rigid maka dapat dimungkinkan adanya banyak kekhilafan hakim.

    Meruntuhkan stagnasi berhukum

    Oleh sebab itu, untuk meruntuhkan stagnasi berhukum, Brian Tamanaha mencoba melihat kenyataan itu sebagai realitas sejarah. Baik formalisme ataupun realisme hukum keduanya terbentuk oleh peristiwa. Tidak berdiri sendiri dan tidak pula berada di luar kondisi masyarakat.

    Sebagai profesor dan peniliti senior di bidang hukum dan masyarakat, Brian Tamanaha menilai, keharusan suatu negara jatuh pada pemilihan tradisi civil law dan common law adalah satu bentuk kekeliruan. Sebab, sebenarnya keduanya bisa hidup berdampingan dalam satu yurisdiksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Jika kita melihat keadaan sosial masyarakat kadang di satu sisi masyarakat membutuhkan kepastian. Tetapi di sisi lain adapula kondisi-kondisi dimana masyarakat menginginkan negara untuk mengutamakan keadilan, melalui mekanisme peradilannya.

    Brian Tamanaha juga menilai adakalanya masyarakat tidak membutuhkan sisi kepastian dan keadilan itu karena lebih melihat sisi kemanfaatan penegakan hukum. Dinamika masyarakat itu tidak bisa didekati hanya pada dua pilihan tradisi civil law atau common law. Dinamika masyarakat ini mestilah dijangkau dengan pembentukan hukum yang berbasis pada realitas keadaan.

    Oleh sebab itu perlu ada langkah kongkrit untuk membongkar permasalahan itu. Hukum di Indonesia harus beranjak dari bayang-bayang tradisi civil law yang kadang mengabaikan rasa kemanusiaan.

    Akan tetapi bukan pula memilih common law, dengan kekuasaan terbesar ada pada hakim, sebagai upaya penggantinya. Hukum di Indonesia harus berangkat pada pandangan realistis menyesuaikan dengan kondisi yang hidup di masyarakat dan mengupayakan aparat penegak hukum dapat menciptakan keadilan substantif, tidak lagi sebatas keadilan formal.

    Langkah-langkah membongkar stagnasi itu perlu diambil mengingat setiap tahun, merujuk pada data prolegnas, begitu banyak rencana pembentukan aturan baru. Pembentukan aturan baru tersebut, menyitir Roscoe Pond soal law as a tool of social engineering, sedikit banyaknya pasti akan memengaruhi kehidupan sosial masyarakat.

    Jika aturan-aturan baru tersebut diterapkan dengan menggunakan prespektif yang stagnan, bukan tidak mungkin akan muncul kondisi keabaian masyarakat. Penegakan hukum sebagai langkah penyadaran hukum dari abainya masyarakat pun akan dinilai sebagai proses yang memaksakan kehendak. Akibatnya, seperti yang marak berkembang, perumusan undang-undang, perda ataupun lainnya dianggap masyarakat sebagai proses 'buang-buang anggaran' belaka.[]

    *Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id


     



    (SBR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id