comscore
Gaudensius Suhardi
Gaudensius Suhardi Anggota Dewan Redaksi Media Group

Menimbang DKI-1

Gaudensius Suhardi - 17 Januari 2022 05:00 WIB
Menimbang DKI-1
Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. MI/Ebet
INGAR bingar bursa calon Gubernur DKI Jakarta 2024 tidak kalah serunya dengan bursa calon presiden. Sebab, peraih kursi DKI-1 berpeluang besar diantarkan menjadi RI-1 pada 2029.

Tidaklah mengherankan jika hingga saat ini hanya bursa calon Gubernur Jakarta yang membetot perhatian partai politik. Padahal, masa jabatan sebanyak 101 kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir pada 2022 ini. Lalu di 2023 ada 170 kepala dan wakil kepala daerah berakhir masa jabatan.
Meski masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan habis pada 16 Oktober 2022, publik tidak ambil pusing siapa pun yang diangkat sebagai penjabat. Partai politik pun mulai menyodorkan nama-nama yang bakal diusung pada Pilkada Serentak Nasional November 2024.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto pada Minggu, 9 Januari 2022, menyebut partainya memiliki banyak stok kader yang akan diusung pada Pilgub DKI Jakarta 2024. Hasto menyebut nama Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Bupati Gianyar I Made Agus Mayastra, dan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti.

Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka justru yang menjadi pembicaraan publik. Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu disebut-sebut bakal mengikuti sang ayah.

Jokowi memimpin Solo secara penuh pada periode pertama, 2005- 2010. Setelah 2,5 tahun memimpin Solo pada periode kedua, Jokowi ditarik ke Jakarta pada 2012.

Sempat memimpin Jakarta selama dua tahun, Jokowi kembali dicalonkan partainya untuk Pilpres 2014. Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla keluar sebagai pemenang mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Apakah PDIP akan menarik Gibran ke Jakarta? Hasto mengatakan Gibran perlu menunjukkan keberhasilannya memimpin Solo. “Gibran satu periode belum, harus menunjukkan kualitas kepemimpinan dalam mengubah Kota Surakarta (Solo),” kata Hasto.

Meski demikian, kewenangan memutuskan nama yang akan diusung sebagai calon Gubernur DKI Jakarta berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Bukan tidak mungkin, Megawati bisa mengubah jalan sejarah seorang Gibran.

Partai-partai lain juga mulai mengelus-elus bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Politikus Partai NasDem Bestari Barus menyebut partainya memiliki tiga nama kandidat. Mereka kader partai, seperti Ketua Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, dan Sekretaris Wilayah DPW NasDem DKI Wibi Andrino.

“Kita punya Okky Asokawati, kader perempuan kan. Kemudian juga kita punya Wibi Andrino, anak muda ketua fraksi. Kita punya Sahroni,” kata Bestari, Minggu, 9 Januari 2022.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengaku pihaknya mempertimbangkan beberapa nama, seperti Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Nama lain yang masuk radar bursa calon Gubernur DKI Jakarta ialah Wali Kota Bogor Bima Arya. Kader Partai Amanat Nasional itu dinilai cukup mumpuni memimpin Jakarta karena berhasil mempromosikan toleransi di Bogor.

Bima Arya pada 5 Desember 2021 memimpin langsung proses peletakan batu pertama pembangunan tempat ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor setelah sempat tertunda selama 15 tahun akibat konflik.

Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan Bima Arya sudah layak maju untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta atau Pilgub Jawa Barat. Eddy mengungkapkan hal itu saat temu kader PAN kota dan kabupaten Bogor pada 13 November 2021.

Selain nama-nama yang disebutkan di atas, nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bisa menjadi kuda hitam. Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono mengakui nama Ahok muncul dalam perbincangan internal partainya terkait kandidat.

Ahok yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat kalah dari Anies-Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta 2017. Panasnya pilkada saat itu berujung Ahok dipenjara terkait kasus penistaan agama.

Secara hukum, Ahok dimungkinkan maju di Pilkada 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 memungkinkan seorang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai gubernur, tetapi dengan syarat menunggu jeda waku lima tahun setelah melewati masa pidana penjara.

Saat ini Ahok menjadi kader PDIP. Karena itu, nasibnya berada di tangan Megawati. “Meskipun keputusannya ada pada DPP, tapi DPD DKI dapat memberikan catatan kritis siapa figur yang akan bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2024,” kata Gembong Warsono.

Partai politik boleh-boleh saja menyiapkan calon, putusan akhir tetap ada di tangan rakyat Jakarta. Rakyat sudah pandai memilah dan memilih pemimpinnya.

(AZF)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING

HOT ISSUE

  • Array
MORE
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id