Abdul Kohar
    Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group

    Hadiah Negara

    Abdul Kohar - 27 Oktober 2021 05:28 WIB
    Hadiah Negara
    Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. MI/Ebet



    KEPADA siapa negara layak memberikan hadiah? Saya yakin, kita punya jawaban yang sama: kepada mereka yang sudah berjasa besar bagi bangsa dan negara. 

    Logika itu pula yang mendasari pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Gus Yaqut, dengan suara gempita, menyebut bahwa Kementerian Agama itu hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama, alih-alih hadiah buat umat Islam seluruhnya. Itu pemberian khusus kepada NU, karena, tandas Gus Yaqut, organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Republik ini, tersebut berkontribusi penting dan maksimal dalam pencoretan tujuh kata dalam sila pertama Pancasila. 

     



    Tanpa kontribusi maksimal dari NU, mustahil kalimat 'dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' bisa dicoret. Jika kalimat itu tidak dicoret, amat muskil persatuan dalam kebinekaan bisa dirajut. Logika itulah, dalam pandangan Gus Menag, yang mengantarkan negara menghadiahkan Kementerian Agama untuk NU. 

    Baca: PKB Minta Menag Memperbaiki Komunikasi

    Mudah ditebak, kegaduhan pun muncul. Ketua Umum Muhammadiyah KH Haedar Nashir sampai perlu menanggapi secara khusus pernyataan yang dibahasakan Gus Yaqut 'untuk kalangan internal' itu. Walau tidak spesifik menyebut nama, teramat benderang terlihat kepada siapa tanggapan Pak Haedar itu dialamatkan. 

    Kata Pak Ketum Muhammadiyah, "Indonesia merdeka sudah 76 tahun. Mestinya, segenap warga dan elite negeri makin dewasa dalam berindonesia. Ibarat buah, makin matangi." Namun, ia menukas, "Masih saja ada yang belum beranjak akil balig dalam berbangsa dan bernegara. Semisal elite negeri yang menyatakan suatu Kementerian Negara lahir diperuntukkan golongan tertentu dan karenanya layak dikuasai kelompoknya. Suatu narasi radikal yang menunjukkan rendahnya penghayatan keindonesiaan." 

    Amat wajar bila orang nomor satu di Muhammadiyah itu merasa perlu memberikan tanggapan sebab negeri ini didirikan bukan hanya oleh satu atau dua kelompok. Kontributornya banyak, termasuk juga Muhammadiyah dan NU. Kata Bung Karno, "Kita hendak mendirikan suatu negara buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun yang kaya, tetapi semua buat semua. Bukan semua untuk satu." 

    Namun, saya mencoba juga memahami apa yang ada di balik pernyataan Gus Yaqut. Ia mungkin teramat excited atas apresiasi negara untuk para santri, yang dalam perspektifnya santri itu NU dan NU itu santri. Saya membaca bahwa ia beranggapan teramat lama kaum santri yang sudah banyak berkontribusi untuk bangsa ini kerap 'ditaruh' di pinggir. Bukan di lingkaran dalam, apalagi lingkaran inti. Dalam istilah Gus Dur, selama ini kaum santri sekadar 'pendorong mobil mogok'. Jika mobil sudah jalan, sang pendorong ditinggal ngacir. 

    Maka, ketika sang pendorong mobil mogok tadi kini mendapatkan kesempatan menikmati mobil yang sedang melaju, layaklah jika itu disematkan sebagai sebuah hadiah. Layak pula bila dengan penuh gairah, sang penerima hadiah menganggap itu sebagai 'hadiah khusus'. 

    Dalam istilah Gus Yaqut, itu semacam pasangan suami-istri yang tengah berbulan madu yang sedang dimabuk asmara. "Dunia hanya milik kita berdua, yang lain ngekos," kata Gus Menteri. 

    Sayangnya, Gus Yaqut merasa yakin bahwa yang internal, yang tertutup, itu tidak bakal diketahui publik. Celakanya pula, ia kini pejabat publik, bukan sekadar Ketua Umum GP Ansor. Sebagai pejabat publik, ia disumpah untuk melayani semua, baik dia NU maupun tidak. Lebih-lebih, di era serbaterbuka seperti sekarang, buah dari percepatan teknologi. Maka, yang tertutup pasti akan terbuka, yang internal bisa jadi urusan eksternal. 

    Dua hal tersebut mestinya amat mudah dipahami pejabat publik. Transparansi itu harga mati. Akuntabilitas itu mesti jelas. Keduanya akan jalan bila dalam membuat pernyataan, sang pejabat mengikutinya dengan penuh kebijakan. Pepatah 'mulutmu harimaumu' kiranya masih relevan untuk diterapkan. 

    Andai hadiah khusus itu dibahasakan dengan retorika yang lebih umum, pas, tanpa meninggikan simbol-simbol kelompok, urusannya tentu berbeda. Misalnya, Kementerian Agama itu merupakan hadiah negara untuk kaum moderat yang cinta persatuan, yang selalu memperjuangkan kebinekaan. Para santri pasti paham itu karena mereka digembleng dengan praktik muhadarah, menyampaikan pernyataan dengan retorika yang baik dan pas. 

    Bangsa dan negara.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id