comscore
Setia Pramana
Setia Pramana

Sudahkan Kita Merdeka dengan Data?

Setia Pramana - 02 Februari 2022 12:32 WIB
Sudahkan Kita Merdeka dengan Data?
Setia Pramana. Foto: Istimewa
SENSUS 2020 mencatat penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa yang didominasi oleh generasi Z dan milenial. Bonus demografi terlihat pada besarnya persentase penduduk usia produktif (15–64 tahun) sebesar 70,72 persen. 

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Indonesia 2020 mencapai 5,59 meningkat jika dibanding dengan IP-TIK 2019 sebesar 5,32, dengan kenaikan tertinggi pada subindeks penggunaannya (10,10 persen). Namun, terlihat masih terdapat digital gap antara provinsi di Indonesia. IP-TIK tertinggi pada 2020 dimiliki oleh DKI Jakarta, yaitu 7,46, sedangkan provinsi dengan IP-TIK terendah ialah Papua, yaitu 3,35. 
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9,10 juta orang pada Agustus 2021. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2021 sebesar 6,49 persen. Jumlah pengangguran yang cukup tinggi ini mendorong kenaikan jumlah penduduk miskin. Pada September 2021, jumlah penduduk miskin sebesar 26,5 juta orang (9,71 persen) dengan persentasi penduduk miskin masih didominasi pedesaan (11,53 persen).  

Masih banyak pekerjaan rumah lainnya di Indonesia yang perlu diselesaikan dan pastinya memerlukan data yang berkualitas dalam penentuan kebijakan yang tepat. Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang berkualitas adalah aset strategis yang harus dikelola dengan baik. 

Baca: Pembahasan RUU PDP Belum Ada Kemajuan

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjelaskan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus berdasarkan prinsip-prinsip; memenuhi standar dan kaidah interoperabilitas data; serta memiliki metadata dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk. 

Pemerintah juga telah menyiapkan Pusat Data Nasional yang diharapkan rampung pada 2025. Pemerintah telah melaksanakan transformasi digital nasional yang berfokus pada peningkatan infrastruktur digital, penyusunan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis, percepatan integrasi pusat data nasional, penyiapan sumber daya manusia dengan talenta digital, serta penyiapan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital. 

Saat ini, terdapat 450 Kabupaten/kota (87 persen) yang telah terhubung dengan backbone jaringan fiber optic. Dengen penetrasi internet di Indonesia mencapai 76,8 persen, pengguna internet di Indonesia saat  ini mencapai 202,6 juta jiwa, sedangkan jumlah telepon selular 345,3 juta atau125,6 persen dari jumlah populasi di Indonesia. 

Pandemi covid-19 telah mempercepat transformasi digital. Penelitian McKinsey menunjukkan transformasi untuk Asia Pasifik lebih cepat 10 tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka global (tujuh tahun). 

Dengan jumlah data yang dihasilkan sangat besar dan bertebaran di mana-mana, literasi data, keamanan data dan perlindungan data pribadi menjadi isu krusial. Isu kebocoran data pribadi beberapa kali terjadi di Indonesia. Berbagai kebocoran atau pencurian data (data leak dan data breach) yang diklaim berasal dari ratusan juta penduduk di Indonesia baik bersumber dari berbagai lembaga pemerintahan, maupun platform e-commerce, telah dijual di Raid Forum. 

Data tersebut yang jika digabungkan itu bisa menjadi informasi lengkap dan berguna untuk digunakan dalam berbagai tindakan kejahatan. Berbagai kejadian tersebut memberi gambaran betapa pentingnya mewujudkan kedaulatan data serta keamanan di ruang siber yang harus didukung dengan infrastruktur, regulasi, dan sumber daya manusia yang mumpuni. 

RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang diharapkan dapat memastikan kedaulatan negara atas data belum juga disahkan oleh DPR, meski sudah menjadi bagian dari Prolegnas Prioritas 2021. Dengan adanya UU tersebut, pelindungan data pribadi seluruh masyakarat Indonesia sejatinya bisa diatur komprehensif, yang berdampak pada kepastian kedaulatan negeri atas data di ruang digital. 

Saat ini, produsen data bukan hanya instansi pemerintahan yang menghasilkan data berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti BPS, Dukcapil, atau BIG, tetapi pelaku bisnis dan platform digital, serta raksasa teknologi seperti Facebook, dan Google. Kedua perusahan tersebut menyimpan berbagai rekam jejak kita dari mulai lokasi, searching history, hobi, kegiatan, foto dan kebiasaan berbelanja, dan masih banyak lagi. Kesemua data itu digunakan untuk memprofile kita dan menjadikan kita objek penjualan. 

Google dan Facebook mampu mengeluarkan tingkat mobilitas harian masyarakat di berbagai jenis lokasi per hari dengan realtime.  Facebook telah mengeluarkan tingkat kemakmuran (wealth index) yang hingga level sangat kecil, dalam radius 2,4 km persegi. Kedua data tersebut jauh lebih granular dan realtime dibandingkan dengan data dari berbagai instansi resmi.

Pemeritah harus lebih menggenjot inovasi digital, baik di dalam pemerintahan maupun masyarakat dalam pengembangan teknologi utama. Hal ini demi melindungi kedaulatan digital dan sehingga mengurangi ketergangtungan dengan pihak asing.

Selain itu, sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, industri dan sektor bisnis, serta masyarakat luas berperan besar dalam tercapainya kedaulatan data yang menjamin kemerdekaan, kemandirian bangsa dan mempercepat pembangunan ekonomi di dunia digital saat ini. 

(OGI)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING

HOT ISSUE

  • Array
MORE
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id